TAPD Menghilangkan Dana Alkes Rp 220 Miliar, Ketua Fraksi Partai Golkar Minta Gubernur DKI Usut Masalah Tersebut

Rabu, 18 Januari 2023

Komunalnews.com

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyesali perbuatannya karena menghapus dana alat kesehatan sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2023.

Diketahui, langkah TAPD secara sepihak mengalihkan dana pengadaan alkes, karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Anggaran itu dialihkan oleh evaluasi Kemendagri terhadap belanja tidak terduga Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar yang dianggap tidak sepadan dengan target belanja daerah Rp 74,3 triliun.

Kemudian ia merekomendasikan pemerintah daerah agar mengalokasikan kegiatan yang tidak masuk ke dalam RKPD ke dalam pagu BTT 2023. Hasilnya, TAPD memangkas pengadaan alkes Rp 220 miliar tanpa koordinasi dengan Komisi E, sehingga BTT naik menjadi Rp 868,5 miliar.

Komisi E kesal dengan langkah TAPD karena anggaran telah disepakati bersama dan persetujuan anggaran sebetulnya fungsi legislatif, bukan eksekutif.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pengadaan alkes merupakan kategori darurat dan mendesak, meski Dinas Kesehatan tidak memasukkannya ke dalam RKPD. Hal ini berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa rumah sakit umum daerah milik DKI Jakarta.

" Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/teknik pemindaian radiologi) mesti tunggu tiga bulan. Untuk CT scan mesti tunggu tiga bulan, mau operasi juga tunggu sebulan, keburu meninggal pasiennya, " ucap Basri Baco Minggu (15/1/2023).

" Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. ini dimana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat - alat kesehatan kita, " sambungnya.

Kemudian ia membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih. Seharusnya, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.

" Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre, " tegasnya.

Baco berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut.

" Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak - pihak yang terlibat dalam Penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, " ujarnya.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi

Baca selengkapnya

Jokowi Memantapkan Posisi sebagai King Maker dalam Pilpres 2024

Komunalnews.com Manuver politik dengan gaya pembisik, sebenarnya menarik untuk ditilik. Pasalnya, manuver itu agak kurang mengena logika. Saat ini sudah ada tiga poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP, dan PPP, serta KKIR yang mencapreskan Prabowo Subianto. Setelah PPP merapat ke kubu Ganjar, KIB tak lagi relevan. Partai Golkar kini sibuk kasak-kusuk mencari negosiasi yang paling menguntungkan. Sedangkan PAN, tak lagi jelas ke mana arah haluan. Jika peta capres sudah terkonfirmasi, pertanyaan tentang siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi mencuat. Selain itu, ke mana sosok cawapres hasil musra akan dibisikkan juga jadi pertanyaan. Saat berpidato di depan para pendukungnya akhir pekan lalu, Jokowi tak lagi berbicara mengenai warna rambut, atau wajah yang berkerut. Dekat dengan rakyat, berani, dan paham bagaimana memajukan negeri, itulah rekomenda

Baca selengkapnya

Kisah Penemuan Cullinan, Berlian Terbesar di Dunia dari Tambang Afrika

Komunalnews.com Pada 25 Januari 1905, di Tambang Premier di Pretoria, Afrika Selatan, berlian 3.106 karat ditemukan saat inspeksi rutin oleh pengawas tambang. Dengan berat 1,33 pon, berlian ini diberi nama "Cullinan". Ini disebut sebagai berlian terbesar yang pernah ditemukan. Frederick Wells, sang penemu, berada 18 kaki di bawah permukaan bumi ketika dia melihat kilatan cahaya di dinding tepat di atasnya. Dilansir History, penemuannya dipresentasikan pada sore yang sama kepada Sir Thomas Cullinan, yang memiliki tambang itu. Cullinan kemudian menjual berlian itu kepada pemerintah provinsi Transvaal, yang memberikan batu itu kepada Raja Inggris Edward VII sebagai hadiah ulang tahun. Khawatir berlian itu mungkin dicuri dalam perjalanan dari Afrika ke London, Edward mengatur untuk mengirim berlian palsu ke atas kapal uap yang penuh dengan detektif sebagai taktik pengalih perhatian. Sementara umpan perlahan-lahan berjalan dari Afrika dengan kapal, Cullinan dikirim ke Inggris dal

Baca selengkapnya

KOMUNALNEWS.COM

Cari Blog Ini