Langsung ke konten utama

TAPD Menghilangkan Dana Alkes Rp 220 Miliar, Ketua Fraksi Partai Golkar Minta Gubernur DKI Usut Masalah Tersebut

Rabu, 18 Januari 2023

Komunalnews.com

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyesali perbuatannya karena menghapus dana alat kesehatan sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2023.

Diketahui, langkah TAPD secara sepihak mengalihkan dana pengadaan alkes, karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Anggaran itu dialihkan oleh evaluasi Kemendagri terhadap belanja tidak terduga Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar yang dianggap tidak sepadan dengan target belanja daerah Rp 74,3 triliun.

Kemudian ia merekomendasikan pemerintah daerah agar mengalokasikan kegiatan yang tidak masuk ke dalam RKPD ke dalam pagu BTT 2023. Hasilnya, TAPD memangkas pengadaan alkes Rp 220 miliar tanpa koordinasi dengan Komisi E, sehingga BTT naik menjadi Rp 868,5 miliar.

Komisi E kesal dengan langkah TAPD karena anggaran telah disepakati bersama dan persetujuan anggaran sebetulnya fungsi legislatif, bukan eksekutif.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pengadaan alkes merupakan kategori darurat dan mendesak, meski Dinas Kesehatan tidak memasukkannya ke dalam RKPD. Hal ini berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa rumah sakit umum daerah milik DKI Jakarta.

" Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/teknik pemindaian radiologi) mesti tunggu tiga bulan. Untuk CT scan mesti tunggu tiga bulan, mau operasi juga tunggu sebulan, keburu meninggal pasiennya, " ucap Basri Baco Minggu (15/1/2023).

" Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. ini dimana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat - alat kesehatan kita, " sambungnya.

Kemudian ia membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih. Seharusnya, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.

" Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre, " tegasnya.

Baco berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut.

" Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak - pihak yang terlibat dalam Penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, " ujarnya.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya