Langsung ke konten utama

TAPD Menghilangkan Dana Alkes Rp 220 Miliar, Ketua Fraksi Partai Golkar Minta Gubernur DKI Usut Masalah Tersebut

Rabu, 18 Januari 2023

Komunalnews.com

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menyesali perbuatannya karena menghapus dana alat kesehatan sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2023.

Diketahui, langkah TAPD secara sepihak mengalihkan dana pengadaan alkes, karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah. Anggaran itu dialihkan oleh evaluasi Kemendagri terhadap belanja tidak terduga Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar yang dianggap tidak sepadan dengan target belanja daerah Rp 74,3 triliun.

Kemudian ia merekomendasikan pemerintah daerah agar mengalokasikan kegiatan yang tidak masuk ke dalam RKPD ke dalam pagu BTT 2023. Hasilnya, TAPD memangkas pengadaan alkes Rp 220 miliar tanpa koordinasi dengan Komisi E, sehingga BTT naik menjadi Rp 868,5 miliar.

Komisi E kesal dengan langkah TAPD karena anggaran telah disepakati bersama dan persetujuan anggaran sebetulnya fungsi legislatif, bukan eksekutif.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pengadaan alkes merupakan kategori darurat dan mendesak, meski Dinas Kesehatan tidak memasukkannya ke dalam RKPD. Hal ini berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa rumah sakit umum daerah milik DKI Jakarta.

" Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/teknik pemindaian radiologi) mesti tunggu tiga bulan. Untuk CT scan mesti tunggu tiga bulan, mau operasi juga tunggu sebulan, keburu meninggal pasiennya, " ucap Basri Baco Minggu (15/1/2023).

" Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. ini dimana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat - alat kesehatan kita, " sambungnya.

Kemudian ia membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih. Seharusnya, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.

" Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre, " tegasnya.

Baco berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut.

" Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak - pihak yang terlibat dalam Penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, " ujarnya.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Presiden Jokowi Mendorong Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Tegaskan Pentingnya Sektor Pertanian Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Komunalnews.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanian bahkan disebut Presiden memiliki peran yang sangat strategis karena berhasil menyumbang 11,8 % terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. "Data yang ada di saya (pertanian) menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita. Besar sekali. Apalagi kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depannya dan ini juga menyediakan lapangan kerja 40 juta orang. Sektor ini sudah 29 persen dari total angkatan kerja yang ada," ujar, Senin (15/5). Meski demikian, Presiden mengingatkan adanya kemungkinan krisis pangan besar yang diakibatkan cuaca ekstrem dan perang di eropa yang terus bergejolak. Ancamannya adalah 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan. "Hati-hati di sektor ini sekarang sangat rawan dan kita tahu krisis pangan di mana mana. Jadi sekali lagi ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mengenal Messalina, Istri Kaisar Romawi Claudius yang Hobi Selingkuh

 Komunalnews.com Permaisuri Messalina memiliki reputasi terkenal sebagai nymphomaniac (kondisi di mana seorang wanita atau pria tak mampu menahan hasrat seksualnya) . Ya, dia adalah Messalina, istri ketiga Kaisar Romawi Claudius yang dikenal memiliki hasrat seks yang tak terpuaskan. Dia adalah cicit dari Kaisar Romawi pertama Augustus. Messalina sangat cantik dan menarik bagi kebanyakan pria Romawi. Kisah-kisah pedas tentang Messalina termasuk dia bekerja sebagai pelacur di rumah bordil dan mengadakan kompetisi tentang siapa yang lebih memiliki stamina seksual. Pada tahun 41 M, ketika para konspirator membunuh Kaisar Caligula, Pengawal Praetorian memilih suami Messalina, Claudius, sebagai kaisar berikutnya. Dia menggunakan pengaruhnya atas Claudius untuk keuntungannya sendiri. Menggunakan tuduhan palsu, dia melenyapkan lawan-lawannya dan mengumpulkan kekayaan pribadi yang besar. Pada tahun 48 M, Messalina menikah dengan kekasihnya, Senator Gaius Silius. Itu adalah...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya