Langsung ke konten utama

Beberapa Daerah Mengalami Inflasi Tinggi, Airlangga Mengingatkan Gubernur Harus Waspada!

Rabu, 18 Januari 2023

Komunalnews.com



Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan catatan khusus terhadap daerah - daerah yang belum mampu menjaga tingkat inflasi bawah tingkat inflasi nasional. Ia mengatakan secara nasional, inflasi Indonesia terbilang masih cukup terkendali meski tekanan inflasi secara global sangat tinggi. Sepanjang 2022, inflasi Indonesia masih di level 5,51%, jauh di bawah Argentina 94%, Turki 64%, Rusia 11,9%,  Italia 11,6%, Singapura 6,7 % dan Amerika Serikat 6,5%.

" Ini berkat kerja sama seluruh gubernur, bupati, walikota, koordinasi antar BI dan Kemendagri yang luar biasa tahun lalu, tapi ada 23 provinsi yang inflasinya di atas inflasi nasional ini yang jadi catatan, " ucapnya dalam acara Rakornas kepala Daerah di Sentul, Bogor, (17/1/2023).

Ada 23 provinsi. Terbesar diantaranya Sumatera Barat 7,43%, Sulawesi Utara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99% dan Riau 6,81%. Tingkat kabupaten kota ada Kotabaru  8,65%, Bau - Bau 8,35%, Tanjung Selor 7,98%, Bukit Tinggi 7,76%, Bandung 7,45%, Jember 7,39%, Padang 7,38%, Serang 7,22%, Kendari 7,11% dan Kupang 7,07%. Ia berharap daerah - daerah tersebut dapat diperbaiki inflasinya pada tahun ini.

" Jadi ini terhadap kota - kota tertinggi di 2023 bisa lebih baik, tentu target dari APBN itu sasarannya adalah 3 plus minus 1 persen, " kata Airlangga.

Dia menekankan, pada 2023 inflasi Indonesia secara nasional bisa kembali turun ke kisaran target inflasi. Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, Airlangga mengatakan tingkat inflasi tahun ini bisa di kisaran 3,5 - 5,1%.

" Dari Bloomberg melihat kemungkinan Indonesia 4,2% di atas asumsi APBN yang 3,6%. Namun, berbagai lembaga lain perkiraan Indonesia di level 3,5 - 5,1%, " tuturnya.

Supaya inflasi dapat diperbaiki, ia berpendapat ada hal yang bisa dilakukan, diantaranya semakin cermat memantau harga dan ketersediaan, terutama dari sisi stok, hingga kerja sama antar daerah untuk mengurangi disparitas harga.

" Juga dengan melakukan operasi pasar atau pasar murah. Dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan, " tegasnya.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya