Rabu, 18 Januari 2023
Komunalnews.com
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan catatan khusus terhadap daerah - daerah yang belum mampu menjaga tingkat inflasi bawah tingkat inflasi nasional. Ia mengatakan secara nasional, inflasi Indonesia terbilang masih cukup terkendali meski tekanan inflasi secara global sangat tinggi. Sepanjang 2022, inflasi Indonesia masih di level 5,51%, jauh di bawah Argentina 94%, Turki 64%, Rusia 11,9%, Italia 11,6%, Singapura 6,7 % dan Amerika Serikat 6,5%.
" Ini berkat kerja sama seluruh gubernur, bupati, walikota, koordinasi antar BI dan Kemendagri yang luar biasa tahun lalu, tapi ada 23 provinsi yang inflasinya di atas inflasi nasional ini yang jadi catatan, " ucapnya dalam acara Rakornas kepala Daerah di Sentul, Bogor, (17/1/2023).
Ada 23 provinsi. Terbesar diantaranya Sumatera Barat 7,43%, Sulawesi Utara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99% dan Riau 6,81%. Tingkat kabupaten kota ada Kotabaru 8,65%, Bau - Bau 8,35%, Tanjung Selor 7,98%, Bukit Tinggi 7,76%, Bandung 7,45%, Jember 7,39%, Padang 7,38%, Serang 7,22%, Kendari 7,11% dan Kupang 7,07%. Ia berharap daerah - daerah tersebut dapat diperbaiki inflasinya pada tahun ini.
" Jadi ini terhadap kota - kota tertinggi di 2023 bisa lebih baik, tentu target dari APBN itu sasarannya adalah 3 plus minus 1 persen, " kata Airlangga.
Dia menekankan, pada 2023 inflasi Indonesia secara nasional bisa kembali turun ke kisaran target inflasi. Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, Airlangga mengatakan tingkat inflasi tahun ini bisa di kisaran 3,5 - 5,1%.
" Dari Bloomberg melihat kemungkinan Indonesia 4,2% di atas asumsi APBN yang 3,6%. Namun, berbagai lembaga lain perkiraan Indonesia di level 3,5 - 5,1%, " tuturnya.
Supaya inflasi dapat diperbaiki, ia berpendapat ada hal yang bisa dilakukan, diantaranya semakin cermat memantau harga dan ketersediaan, terutama dari sisi stok, hingga kerja sama antar daerah untuk mengurangi disparitas harga.
" Juga dengan melakukan operasi pasar atau pasar murah. Dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan, " tegasnya.
Komunalnews.com
Komentar
Posting Komentar