Langsung ke konten utama

Menko Perekonomian : Pemerintah Perlu Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Tentang Perppu Cipta Kerja

Rabu, 25 Januari 2023

Komunalnews.com

 Tadjudin Nur Effendi Pengamat Ketenagakerjaan mengingatkan Pemerintah untuk mendengar masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Ia juga meminta Pemerintah untuk melakukan diskusi terbuka supaya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja benar - benar optimal.

" Pakar hukum, pakar ketenagakerjaan, ada juga dari organisasi keagamaan, LSM, di situ sangat tajam kritiknya dan ada beberapa catatan yang sangat penting, terutama soal perizinan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Sebelumnya sudah lama dikritik tidak ada partisipasi masyarakat, tiba - tiba terbit Perppu Cipta Kerja dan masuk ke DPR, " ucapnya (20/1/2023).

Dengan ini ia berharap elemen masyarakat bisa menggunakan kesempatan itu untuk memberikan masukan yang komprehensif dan didengarkan Pemerintah. Tadjudin juga menilai inisiatif Pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022 bertujuan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi investor yang akan mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi di Indonesia.

" Penyebab investor tidak mau masuk ke Indonesia karena perizinannya berbelit - belit, peraturan yang tumpang tindih dan kualitas sumber daya manusia, " paparnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menko bidang Perekonomian juga ikut mendorong partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut dengan DPR.

" Penting bagi Pemerintah untuk mendapat masukan dari para narasumber serta para peserta konsultasi publik. Hal itu juga dimaksudkan untuk menerapkan prinsip meaningful participation, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, " ucap Airlangga (19/1/2023).

" Tindak lanjut Putusan MK atas Undang - undang Cipta Kerja tidak hanya untuk menjawab kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang luas melalui investasi. Tapi juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan dengan pemanfaatan teknologi digital, " sambungnya.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya