Langsung ke konten utama

Airlanggga Khawatir Indonesia Akan Kalah Saing Dengan Negara Lain, Perppu Cipta Kerja Harus Cegah Badai PHK!

Kamis, 12 Januari 2023

Komunalnews.com



Airlangga Hartarto menjelaskan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.

" Salah satu tujuan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja untuk mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak berlanjut, sebab ketidakpastian yang dihadapi saat ini membutuhkan kepastian dari Undang - Undang Cipta Kerja, " kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/1/2023).

Substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Begitu pun komitmen pemerintah juga diwujudkan kepada UMKM dalam bentuk perlindungan pasar domestik dengan membeli produk dalam negeri dan melakukan evaluasi dari perjanjian dagang antar negara. Bahkan Peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong minat investasi lebih tinggi, karena adanya kepastian sisi regulasi.

" Investor butuh kepastian, tetapi jika kepastian hukum harus menunggu lagi maka Investor akan wait and see dan ini tidak perlu dilakukan, " ujarnya.

" Bahkan, pemerintah dinilai responsif dalam menghadapi dinamika gejolak global yang terjadi dan mengamankan ekonomi domestik, " sambungnya.

Airlangga menambahkan, salah satu kemudahan perizinan untuk menarik investasi melalui Online Single Submission (OSS) yang didorong Kementerian Investasi atau BKPM.

" Kemudahan investasi dan transparansi terus berjalan. Kami berharap dengan situasi ini, Indonesia memiliki momentum disaat kepercayaan Indonesia tinggi bisa jalankan G-20 jadi semua berharap momentum window terbatas harus segera diwujudkan, " tegasnya.

Airlangga menjelaskan lagi bahwa reformasi struktural yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendorong masuknya investasi ke dalam negeri. Karena, jika Indonesia tidak memiliki arah yang tepat, maka dikhawatirkan akan kalah saing dari negara lain yang juga tengah berupaya secara aktif mendorong aliran investasi dari berbagai negara.

" Itu yang Indonesia tengah kejar mumpung momentum bagus di tengah ketidakpastian Indonesia bright spot in the dark dan ini menurut managing director IMF jadi momentum. Apa yang bisa ditawarkan Indonesia dan ini salah satunya, Perppu Cipta Kerja yang mendorong kepastian, " ucap Airlangga.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya