Selasa, 17 Januari 2023
Komunalnews.com
Airlangga Hartarto menyebut anggaran pemerintah pusat dan daerah akan didorong untuk menyerap produk dalam negeri agar mencegah risiko dari potensi PHK dalam jangka pendek." Untuk mencegah risiko daripada potensi PHK jangka pendek, pemerintah akan mendorong anggaran pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, " ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam jangka menengah, pemerintah akan mendorong perubahan struktural di industri hulu dan hilir, melalui perbaikan rantai pasok, SDM, menyelenggarakan riset dan pembangunan, serta mempermudah akses pasar.
" Hal ini termasuk dengan mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), termasuk CEPA dengan Eropa dan beberapa pasar ekspor non tradisional lain, " ujarnya.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.
" Kerja sama government to government juga akan diperluas untuk program pekerja migran. "
Inklusi keuangan juga akan ditingkatkan melalui Pemodalan Nasional Madani dan Kredit Usaha Rakyat.
" Keahlian pekerja juga akan terus ditingkatkan dengan program upskilling dan reskilling seperti program kartu pra kerja," tegasnya.
Ia juga menyarankan pemerintah agar merevisi PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan SDA.
" Apalagi dengan Undang - Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang sudah memberi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa, " katanya.
Dalam revisi yang sedang dijalankan oleh BI dan Kementerian Keuangan, cadangan devisa dalam negeri dapat berasal dari hasil ekspor produk manufaktur atau hilirisasi Sumber Daya Alam.
" Kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan, juga terus dipastikan ketersediaannya. Ini untuk memastikan sektor manufaktur bisa didorong oleh perbankan dalam negeri, " ucapnya.
Komunalnews.com
Komentar
Posting Komentar