Langsung ke konten utama

Golkar Memiliki Wajah Baru Yang Semakin Menjanjikan Dibawah Pimpinan Airlangga Hartarto

Selasa, 24 Januari 2023

Komunalnews.com

Ketua umum partai memegang peranan penting untuk mengundang seorang tokoh agar dapat bergabung di dalam partai tersebut.

" Biasanya kalau migrasi itu, atau tokoh masuk itu diajak ketua umum, " ucap Direktur Eksekutif (IPS) Nyarwi Ahmad menilai migrasi tokoh menjadi fenomena politik yang jamak terjadi, (23/1/2023).

Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada ini juga menjelaskan migrasi tokoh ke Golkar sekaligus menjadi bukti Partai berlambang beringin itu masih dilihat menarik dan menjanjikan.

" Ini menunjukkan Golkar masih punya daya tarik di mata tokoh. Artinya sebagai sebuah organisasi Golkar masih dipandang cukup menjanjikan, " ujarnya.

" Ketiga, semakin banyak bergabungnya para tokoh menjadi tantangan bagi Golkar untuk mengelola berbagai kepentingan, termasuk strategi yang diperlukan dalam konteks pileg maupun pilpres, " sambungnya.

Sementara itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli menjelaskan Partai Golkar membuka kesempatan yang setara bagi kader mereka, termasuk kader baru, putra daerah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

" Bergabung dengan Golkar mereka memiliki posisi yang sama dengan elit - elit lain, yang suaranya didengar, " ucap Prof Lili, Senin (23/1).

Ini yang membuat Pakde Karwo dan Kang Emil merapat ke Golkar, " Mereka melihat di Golkar sistem bukan figur, bukan personal, semuanya setara, " tegasnya.

" Tentu menguntungkan untuk Golkar, mereka membutuhkan tokoh lokal, yang memiliki pengaruh, sementara mereka kemudian diberikan jabatan, privilege, " paparnya. 

Dan dengan Kepemimpinan Ketum Airlangga, membuka ruang bagi putra daerah untuk berkarya.

" Pasti ada tawar menawar bukan hanya posisi istimewa di kepemimpinan partai mungkin juga mereka akan dicalonkan di daerah yang mereka memiliki basis masa yang kuat. Dan untuk melenggang ke senayan juga tinggi, bahkan jika dia mendongkrak suara yang lebih besar, bukan tidak mungkin dia dikasih posisi yang lebih tinggi lagi, " tambah Lili.

Saat ini Kang Emil diberi jabatan Wakil Ketua Umum (waketum) Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar dan Pakde Karwo sebagai wakil Ketua Dewan Pakar.

Sebelumnya, saat menjawab tantangan dari jabatan tersebut, Kang Emil mengatakan, " Partai Golkar memutuskan untuk mengusung pak Airlangga di Pilpres, karena saya anggota Partai Golkar ya artinya saya harus mengamankan itu, " ucap dia.

Berdasarkan Munas Partai Golkar, mereka mengajukan Ketum Airlangga sebagai Capres di 2024. Ketum Airlangga memiliki jam terbang tinggi sebagai politisi, pengusaha maupun sebagai menteri. Dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian, kebijakannya banyak mengarah ke rakyat kecil, mengoskertrasi perekonomian Indonesia tetap tangguh.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...