Langsung ke konten utama

KPAI Akan Meningkatkan Sosialisasi Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Usia Dini

Jum'at, 27 Januari 2023

Komunalnews.com



Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kekerasan seksual menjadi pengaduan paling tinggi sepanjang tahun 2022, dengan jumlah 834 kasus. Guna mencegah kekerasan seksual pada anak, KPAI meminta lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi sejak dini pada anak.

Ketua KPAI, yakni Ai Maryati Solihah menjelaskan kekerasan seksual kepada anak terjadi di berbagai lingkup, yaitu di ranah domestik, lembaga pendidikan berbasis keagamaan dan lembaga pendidikan umum. KPAI mencatat dari 19 kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan, 14 diantaranya terjadi di lembaga berbasis keagamaan. KPAI juga mendesak pemerintah untuk memasukkan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual dalam kurikulum pendidikan secara formal.

Ai menjelaskan, memasukkan pendidikan seks dini dalam kurikulum formal di lembaga pendidikan keagamaan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

" Mewajibkan unsur - unsur terkait sex education menjadi yang berkesinambungan di lembaga keagamaan ini salah satunya. Bagaimana intervensinya? mungkin dalam konteks yang lebih formal kemudian juga bisa dengan strategi belajar kegiatan - kegiatan yang ada di sekolah, " ujarnya dalam Konferensi Pers Catatan Tahunan KPAI 2022 di Kantor KPAI, (20/1/2023).

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang melaporkan korban kekerasan seksual dengan 56 kasus dan provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dengan 39 kasus.

" Pengaduan yang paling tinggi adalah klaster ke - 5 yaitu perlindungan khusus anak atau yang meliputi angka 2133 dengan jenis kasus tertinggi anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia masih rentan menjadi korban kejahatan seksual dalam berbagai latar belakang, " paparnya.

KPAI menyebut akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Kerja sama kementerian dan riset pendidikan tinggi untuk sosialisasi pentingnya pencegahan perkawinan anak dan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seks yang terarah dan terencana untuk mencegah dampak sosial yang muncul dalam perkawinan anak.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya