Rabu, 25 Januari 2024
Komunalnews.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia bisa bebas dalam bidang energi jika melepas ketergantungan impor BBM dan memiliki sejumlah sumber energi baru yang bisa digunakan, namun masih ada tantangan yang dihadapi." Indonesia berdikari energi, ketergantungan di sektor otomotif, yaitu BBM. Selama BBM bisa kita convert, bisa biodiesel dan kombinasi EV, tentu tujuan ntuk kemandirian energi bisa dicapai. Tetapi diantaranya kita harus memanfaatkan resource batu bara yang besar, coal to liquid, jadi ketergantungan pada impor BBM bisa dikurangi, " ujarnya (24/1/2023).
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi solar panel. " Ada berkembang pabrik kaca, solar panel ini basisnya kaca, atau silika yang bahan baku di indonesia miliki, " ucap Airlangga.
" Negara tetangga bicara clean coal tech, Jepang menguasai teknologi berbasis nuklir terkait renewable energy. Indonesia ditawarkan energi berbasis nuklir. Kita punya sumber uranium di Kalimantan Barat, " tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan teknologi co-firing dari Jepang, yaitu pengembangan hidrogen dan amonia sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Co-firing dilakukan dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah, termasuk dari ladang minyak yang sudah tidak digunakan. " Dengan dua teknologi itu kita bisa mencapai karbon netral dan ini renewable, sekaligus memangkas impor BBM, " imbuhnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, dalam Indeks Ketahanan Energi, Indonesia masuk dalam kategori tahan.
" Dunia boleh krisis, berdasarkan angka indeks ketahanan energi, di kategori tahan, belum sangat tahan. Belum karena faktor tadi, impor BBM. Kalau sudah tidak ada kita menuju kemandirian, " kata Djoko.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan transisi energi yang sudah ada, misalnya saja teknologi DME pengganti LPG, memperkuat studi kompor listrik agar visible dan melarang produksi kendaraan berbahan bakar minyak.
" Kalau ada kebaikan seperti itu akan lebih cepat. Itu untuk bensin. Harus sudah mulai memproduksi motor listrik. Itu juga harus kita ajak, berbisnis LPG, kita ajak untuk investor juga di DME dan motor listrik, " jelas Djoko.
Komunalnews.com
Komentar
Posting Komentar