Langsung ke konten utama

Spanduk Dukung Airlangga Jadi Capres Tolak Mantan Koruptor Jadi Pemimpin di Aceh Bertebaran



Komunalnews.com

Spanduk yang bertuliskan mendukung Airlangga Hartarto jadi calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2024 bertebaran di Aceh, khususnya dikota Banda Aceh. pada spanduk tersebut juga tertulis menolak mantan koruptor jadi pemimpin di Aceh.

Berdasarkan Pantauan spanduk tersebut tersebar dibanyak lokasi. selain itu juga terdapat beberapa baliho yang terpasang rapi ditempat-tempat promosi.

Pada spanduk dan baliho yang tersebar itu , tercatat nama Forum Penyelamat Partai Golkar Aceh."Forum Penyelamat Partai Golkar Aceh Mendukung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024 Tapi menolak mantan koruptor Jadi Pemimpin di Aceh." bunyi tulisan di spanduk dan baliho.

Bila merujuk kepada sosok Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesiai ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dia digadang-gadang oleh ader partai berlambang pohon beringin untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024

Sementara kata-kata Menolak Mantan Koruptor Jadi Pemimpin di Aceh, bisa saja sendirian pedas terhadap orang nomor satu di tubuh DPD Partai Golkar Aceh . Karena belakangan ini , isu keretakan di Internal Partai Golkar Aceh terus berhembus.mungkinkah "Monolak Mantan Koruptor jadi Pimpinan di Aceh" adalah sindiran untuk TM Nurlif selaku ketua DPD I Partai Golkar Aceh. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...