Langsung ke konten utama

Mudahnya Lamar Kerja di Kantor Pinjol Jakut, Tanpa Syarat Langsung Diterima


 Komunalnews.com

Kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di Ruko Palladium Blok G7, Kawasan PIK, Jakarta Utara, digerebek polisi malam tadi. Sejumlah karyawan di lokasi bercerita mengenai pengalaman kerja di kantor tersebut.

Salah satu karyawan bernama Alya (19). Perempuan yang tinggal di Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara, ini mengaku baru kerja sehari di kantor tersebut.

"Baru sehari, diajak teman," kata Alya di Ruko Palladium Blok G7, Jalan Pulau Maju Bersama, PIK, Jakarta Utara

Alya mengaku tidak mengetahui tempatnya bekerja merupakan kantor pinjol ilegal. Dia menyebut kerja di tempat itu agar memiliki kesibukan.

"Biar di rumah nggak nganggur," katanya.

Perempuan yang baru lulus sekolah menengah atas (SMA) ini lalu mengatakan diiming-imingi gaji sebesar Rp 3 juta saat mencoba melamar di kantor tersebut.

"Ya iming-iming gaji sih. Gajinya lumayanlah buat kita. Kisaran Rp 3 juta," tutur Alya.

Hal senada disampaikan oleh pegawai pinjol bernama Alfa (18). Dia mengaku persyaratan masuk kerja di kantor pinjaman online ilegal itu tidak rumit.

"Baru lulus dan tergiur mudah masuknya. Nggak ada syaratnya," katanya.

Alfa sama seperti dengan Alya. Dia diiming-imingi gaji sebesar Rp 3 juta untuk bekerja di kantor tersebut.

"Kita lihat gaji gede aja sih dan diajak temen. (Gaji) Rp 3 juta," tutur Alfa.

Alya dan Aldo adalah dua dari 98 staf pinjol yang diamankan polisi. Selain 98 staf, satu orang manajer diamankan polisi dari kantor pinjol ilegal itu

Pinjol Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan, dari 98 staf yang bekerja mayoritas adalah anak di bawah umur.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat orang tua. Karena di sini kita lihat banyak yang bekerja adalah anak-anak di bawah umur. Dan ini mereka memiliki kekurangan pengetahuan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan secara ilegal ini. Jadi agar orang tua juga meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak tersandung persoalan hukum," terang Zulpan.

Zulpan mengatakan para karyawan itu bahkan diminta bekerja tiap hari. Tiap harinya para karyawan itu bekerja 10 jam.

"Kita lihat karyawannya saja sampai 98. Tentunya banyak masyarakat yang menjadi korban. Kemudian kegiatan yang dilakukan pinjol di tempat ini tiada henti dalam satu minggu. Mereka beroperasi terus setiap hari mulai jam sembilan pagi sampai jam 7 malam," ungkap Zulpan.

Satu orang manajer di kantor tersebut telah diamankan. Polisi kini masih mengusut adanya penyandang dana dari kantor pinjol ilegal tersebut.

"Nanti semua yang ada di sini akan kami amankan. Kami ambil keterangan. Kemudian kami akan kembangkan dari mana suplai dana yang diperoleh kegiatan pinjol ini. Karena kegiatan pinjol ini mereka memiliki batasan pinjaman," pungkas Zulpan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya