Langsung ke konten utama

Nyaris Setahun, Ahmad Doli Kurnia: Pembahasan RUU Tentang 7 Provinsi Hampir Rampung


 Komunalnews.com

Menindaklanjuti Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan pemerintah sebelumnya, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Panja tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, dengan Komite I DPD RI, Mendagri, Menkumham, dan Menkeu dalam rangka membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa pembahasan tujuh RUU tentang Provinsi tersebut sudah dibicarakan selama hampir satu tahun. Ada komunikasi yang intensif antara DPR dengan Pemerintah. Bahkan DPR RI juga sudah bertemu dengan para kepala daerah dari ke tujuh provinsi itu, dan sudah mencapai beberapa kesepakatan.

“Pembahasan yang pertama adalah kita akan merubah undang-undang yang selama ini ada dan mengatur tujuh provinsi tersebut yang terdiri dari dua undang-undang, kemudian kita akan merubah menjadi masing-masing provinsi mempunyai undang-undang.

Kita akan membahas atau merubah alas hukum pembentukannya, dimana selama ini alas hukum pembentukannya itu masih berdasarkan UUD RIS dan akan kita ubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945,” kata Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, suatu perubahan peraturan perundang-undangan bisa disebut perubahan undang-undang apabila terjadi perubahan di batang tubuh. Oleh karena itu, tambah Doli, selain masalah alas hukum pembentukannya, nanti Panja juga akan membahas ada dua hal lainnya, yakni tentang cakupan wilayah dan tentang karakteristik masing-masing daerah.

Kita berharap rapat ini bisa berjalan lancar sesuai harapan karena kita sudah Panjang sekali membicarakan ini. Terkait soal mekanisme, rapat ini adalah tentang tujuh RUU Provinsi, artinya ada tujuh Panja.

Seharusnya kita membahasnya dengan masing-masing Panja. Tujuh Panja itu dipimpin oleh lima Pimpinan Komisi II DPR. Tetapi karena pembahasannya tidak terlalu Panjang, kita sepakati akan membahasnya sekaligus sehingga nanti kita bisa menyelesaikannya dengan sangat efektif,” kata Doli

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya