Langsung ke konten utama

8 BUMN yang Mau Ditutup Erick Thohir

 

Komunalnews.com

Menteri BUMN Erick Thohir akan terus memperkecil jumlah perusahaan negara. Pembubaran difokuskan pada BUMN yang dipandang tidak efektif secara bisnis dan perusahaan dengan tingkat revenue di bawah standar atau kecil akan diswastanisasikan.

"Jumlah BUMN akan semakin kecil, tapi semakin besar food print-nya. Ketiga peran daripada pelayanan BUMN kepada masyarakat semakin maksimal, tentu ini semua ada KPI-nya," ujar Erick dalam unggahan video pendek di akun instagramnya

Erick memastikan, penutupan tidak berdampak pada pengurangan karyawan BUMN. Kepastian itu didasarkan pada keyakinan bila efisiensi jumlah anak dan cucu BUMN akan membuat bisnis perusahaan berkembang lebih baik.

Berikut adalah 8 BUMN yang akan dilikuidasi.

1. PT PLN Batubara

PLN Batubara merupakan anak usaha PT PLN (Persero). Ada sejumlah alasan pemerintah harus dibubarkan perusahaan negara yang bergerak di sektor batu bara ini.

2. PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas

PT Industri Gelas atau PT IGLAS (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kemasan gelas, khususnya botol. Perusahaan ini didirikan pada 29 Oktober 1956 dan beroperasi pertama kali pada 1959.

Saat ini perusahaan sudah sekarat. Tercatat, PT PPA (Persero) pernah mengucurkan dana talangan sebesar Rp 49,96 miliar dan pinjaman restruktrukturisasi senilai Rp89,08 miliar, namun bantuan itu tidak mampu menyelamatkan kinerja operasional. Saat ini, proses hukum ihwal pembubaran tengah ditangani Erick Thohir.

3. PT Kertas Leces (Persero)

Pabrik kertas Leces sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Asalnya bernama N.V Papier Fabriek Letjes, berdiri pada 1939. Pabrik ini mulai beroperasi pada 1940, dengan menghasilkan kertas 10 ton per hari

4. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Kertas Kraft Aceh mulai beroperasi pada 1983 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Adapun tujuan awal KAA didirikan dalam rangka swasembada kertas kantong semen.

5. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Maskapai ini didirikan pada 1962 dan berpusat di Jakarta. Pada 1 Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan akibat hutang. Diketahui, Merpati membutuhkan Rp7,2 triliun untuk beroperasi kembali.

6. PT Istaka Karya (Persero)

Istaka Karya adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT ICCI (Indonesian Consortium of Construction Industries) dan merupakan suatu konsorsium yang beranggotakan 18 perusahaan konstruksi Indonesia.

7. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)

Pembiayaan Armada Niaga Nasional atau PT PANN merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal. Perusahaan ini didirikan pada 1974.

Selain bergerak di bidang pembiayaan kapal, BUMN ini juga bergerak di bidang telekomunikasi dan navigasi maritim serta jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim.

8. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Perusahaan BUMN ini didirikan pada 1999 dalam swasembada kebutuhan pangan yang dicanangkan pada 1961. PT Industri Sandang Nusantara memproduksi benang tenun, karung, dan karung plastik yang diproduksi oleh 7 baril pemintalan, 1 barel terpadu pemintalan dan pentenunan, serta satu pabrik karung plastik.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...