Langsung ke konten utama

Hoaks Bermunculan, Mahfud MD Pastikan Desa Wadas Tenang dan Damai


 Komunalnews.com

Banyak informasi dan pemberitaan yang menggambarkan bahwa situasi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mencekam, itu sama sekali tidak benar (hoaks).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa situasi saaat ini dalam kondisi aman dan damai.

“Semua informasi yang menggambarkan seolah-olah terjadi suasana mencekam itu sama sekali tidak terjadi. Sebagaimana yang digambarkan terutama di media sosial (medsos), karena Desa wadas dalam keadaan tenang, damai, terutama saat ini,” kata Menko Polhukam saat konferensi pers menyampaikan perkembangan situasi Desa Wadas, di Jakarta, secara daring

Menko Polhukam bahkan, mempersilahkan jika ada pihak yang mau datang ke Desa Wadas untuk membuktikan langsung situasi di lokasi itu. “Yang tidak percaya datang kesana siapa saja, dan terbuka,” tegas Mahfud MD.

Mahfud MD kembali mengungkapkan, bahwa situasai dan kondisi Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworedjo sekarang ini normal dan kondusif

Mahfud menuturkan, seluruh warga Desa Wadas yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo sudah dipulangkan. Begitu juga tidak ada penyiksaan terhadap warga tersebut.

“Saat ini semua warga yang diamankan itu, sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan sama sekali tidak ada korban penyiksaan, seperti yang beredar di medsos,” tutur Mahfud.memang sempat terjadi gesekan di lapangan. Tetapi, gesekan itu hanya dampak dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan Waduk, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antarwarga itu.

Mahfud kembali menegaskan, kegiatan pengukuran tanah oleh petugas Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis.

Mahfud menambahkan, bahwa pada proses pengamanan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...