Langsung ke konten utama

Digerebek Polisi, Begini Aktivitas di Kantor Pinjol Scoreone di PIK Jakut


 Komunalnews.com

Kantor pinjaman online (pinjol) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, digerebek polisi. Puluhan karyawan masih berada di lokasi saat penggerebekan berlangsung.

pukul 19.15 WIB, kantor pinjol itu berada di sebuah ruko Palladium Blok G7, Jalan Pulau Maju Bersama, PIK, Jakut. Kantor pinjol itu bernama 'Scoreone'.

Tidak ada aktivitas di lantai 1 kantor pinjol tersebut. Namun, masuk ke lantai 2, puluhan karyawan pinjaman online itu berada . 

Lantai 2 dan 3 menjadi area operasional kantor pinjol. Di dua lantai itu puluhan karyawan masih berada di lokasi saat polisi melakukan penggerebekan.

Para karyawan tersebut tampak tertunduk. Mayoritas mencoba menutupi muka dengan tangan atau benda lain.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan memimpin langsung penggerebekan tersebut. Dia sempat berinteraksi dengan salah satu karyawan pinjaman online dilokasi

‘’Kamu tahu ini dari siapa ? Tanya Zulpan di lokasi . 

‘’ dari teman,pak ‘’ jawab karyawan tersebut . 

Karyawan pinjol itu masih banyak yang berusia muda. Kepada Kombes Zulpan, mereka mengaku mengetahui kantor pinjaman online ini dari temannya.

"Kita tahu dari teman, Pak. Teman kenalin ke kita," kata salah satu karyawan.

"Temannya di mana?" tanya balok Zulpan.

"Sudah resign, Pak," jawab karyawan.

Proses penggerebekan ini masih berlangsung. Polisi masih melakukan pendataan di lokasi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...