Langsung ke konten utama

Aksi Massa Bakar-bakar Atribut Demokrat Gegara Beda Pilihan Ketua DPD NTT

 Komunalnews.com

Keputusan terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat kembali berujung ricuh. Kali ini kericuhan terjadi usai pengumuman ketua baru DPD Partai Demokrat NTT.
Massa memprotes hasil Musda Demokrat NTT yang menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih.

Leonardus Lelo saat dihubungi,

mengatakan massa yang ricuh mengatasnamakan simpatisan Jefri Riwu Kore. Aksi bakar-bakar atribut ini berlangsung pada pukul 12.00 WIT.
"Yang bakar-bakar itu dia berkisar mungkin jam 11 atau setengah 12 gitu, jam 12-lah (waktu NTT)," kata Leonardus

Leo mengatakan aksi bakar-bakar ini pecah usai dirinya mengumumkan terpilih sebagai Ketua DPD Demokrat NTT terpilih untuk 5 tahun ke depan. Leo menegaskan proses terpilihnya dirinya sebagai Ketua DPD Demokrat 2021-2026 sesuai aturan partai.

"Kita di AD/ART itu Musda sudah diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2021 karena di PO, Peraturan Organisasi Nomor 2/2021 Tanggal 3 Mei 2021, di mana Musda itu hanya menetapkan calon yang memenuhi syarat minimal 20 persen dukungan dari DPC. Selanjutnya, ketika dia lolos menjadi calon di Musda Demokrat, maka yang bersangkutan itu mengikuti fit and proper test DPP melalui Tim 3, yaitu Ketum, Sekretaris Jenderal, dan BPOKK. Nanti diputuskan sepenuhnya oleh tim 3," kata Leo.

Leo menyebut Tim 3 DPP diketuai Ketum Agus Harimurti Yuhdoyono atau AHY. Dia menegaskan AHY sudah membuat keputusan yang sah dan sesuai aturan partai.

"Sehingga apabila gerakan-gerakan yang dilakukan sebenarnya menyalahi, tidak memahami AD/ART dan PO. Saya mengatakan tadi, jika yang bersangkutan kader seharusnya tidak ada aksi-aksi begitu. Ada dua pilihan, nanti akan mengecek apabila bukan kader Partai Demokrat maka dia akan diproses secara hukum, apalagi membakar melakukan kegiatan anarkis membakar atribut Partai Demokrat. Kalau sebagai kader kita rekomendasikan dipecat," ujar Leo.

Leo bersama Jefri Riwu Kore merupakan calon Ketua DPD Demokrat NTT sebelum nama pertama terpilih. Leo menyayangkan aksi anarkis ini.

"Ini kan harus menghargai. Sebagai kader harus mengamankan keputusan DPP sebagai kader karena aturan sudah jelas kok," katanya.

Leo membela Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan meminta sang Ketum Demokrat tidak disalahkan.

"Sejak awal, kami semua, para pengurus dan kader Demokrat NTT, sepakat untuk menghormati apa pun keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam memutuskan siapa yang menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT periode 2021-2026, dari dua kader terbaik yang diusulkan di Musda beberapa waktu lalu," ungkap Leo.

Lapor Polisi
Dari kericuhan ini, Partai Demokrat pun melaporkan peristiwa pembakaran atribut itu ke polisi.

"Sudah dibuat LP (laporan) di Polres Kota Kupang," kata Ketua Badan Hukum dan Pengamanan DPP Demokrat Ardy Mbalembout kepada wartawan

Menurut Ardy, laporan Demokrat sudah diterima polisi. Dia juga mengungkapkan nomor laporan polisi perihal pembakaran atribut. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan, yakni perusakan barang milik orang lain.

"Nomor LP: 012/I/2021/SpKT. Diduga melanggar Pasal 406 KUHP," ungkap Ardy.

Kericuhan di Musda DPD Riau

Sebelum ricuh di Musda DPD Demokrat NTT, Musda di DPD Riau juga sempat ricuh. Musda DPD Riau bikin pengurus lama murka. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disalahkan, disebut bikin kecewa pihak yang 'kalah'.

Ribut-ribut di Demokrat Riau ini juga sampai berujung pembakaran atribut. Aksi bakar atribut dilakukan di halaman kantor DPD Demokrat Riau Jalan Arifin Achmad Pekanbaru. Kader kecewa karena AHY diduga merestui pelaksanaan Musda di Pekanbaru.

Para kader awalnya mengutarakan rasa kecewa atas kepemimpinan AHY. Mereka menyebut suara Partai Demokrat di pusat kuat karena dukungan dari kader Demokrat Riau.

Tidak lama setelah mengutarakan rasa kecewa, kader membuka baju dan atribut Partai Demokrat. Kader kemudian kompak membakar atribut di tumpukan kayu yang sudah membara apinya.

"Atribut semua saya bakar karena kecewa dengan demokrat di bawah kepemimpinan AHY. AHY memimpin partai ini beda jauh dengan cara SBY, SBY selalu mengajarkan kesantunan dan aturan, ini berbeda," tegas kader Demokrat Riau, Kamaruzman.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya