Langsung ke konten utama

Menko Perekonomian Danai Anggaran Ketahanan Pangan Senilai Rp 104,2 Triliun

Komunalnews.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 104,2 triliun pada 2023 dengan fokus untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan.

“Penguatan sektor pertanian antara lain dilakukan dengan pengembangan budi daya pertanian, pengembangan infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 yang dipantau di Jakarta, Minggu, 5 Maret 2023.

Airlangga merinci anggaran tersebut akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga, non kementerian lembaga, dan transfer ke daerah.

Untuk kementerian dan lembaga senilai Rp 15,3 triliun anggaran ketahanan pangan akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian, Rp 6,8 triliun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rp 23,9 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Rp 100 miliar untuk Badan Pangan Nasional.

Kemudian, senilai Rp 25,3 triliun untuk anggaran subsidi pupuk, Rp 1,8 triliun untuk cadangan beras pemerintah, dan Rp 2,6 triliun untuk program stabilisasi harga bahan pangan lain.

Melalui transfer ke daerah, pemerintah akan menyalurkan Rp 8,6 triliun dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp 0,3 triliun DAK non-fisik, dan Rp 13,6 triliun dana desa.

Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk alat dan mesin pertanian mulai dari Rp 500 juta sampai Rp 200 miliar dengan suku bunga 3 persen.

“Sekarang saat terjadi hujan, tantangan petani adalah pengeringan dan tentu KUR untuk pengadaan alat dan mesin pertanian bisa dimanfaatkan,” katanya.

Sementara itu, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKJ) berupa telur dan daging ayam untuk 3 bulan dimulai pada Maret, April, dan Mei 2023.

“Ini sedang diatur regulasinya. Bantuan ini akan diberikan dalam tiga bulan, terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non-tunai,” ucap Airlangga.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jokowi Memantapkan Posisi sebagai King Maker dalam Pilpres 2024

Komunalnews.com Manuver politik dengan gaya pembisik, sebenarnya menarik untuk ditilik. Pasalnya, manuver itu agak kurang mengena logika. Saat ini sudah ada tiga poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP, dan PPP, serta KKIR yang mencapreskan Prabowo Subianto. Setelah PPP merapat ke kubu Ganjar, KIB tak lagi relevan. Partai Golkar kini sibuk kasak-kusuk mencari negosiasi yang paling menguntungkan. Sedangkan PAN, tak lagi jelas ke mana arah haluan. Jika peta capres sudah terkonfirmasi, pertanyaan tentang siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi mencuat. Selain itu, ke mana sosok cawapres hasil musra akan dibisikkan juga jadi pertanyaan. Saat berpidato di depan para pendukungnya akhir pekan lalu, Jokowi tak lagi berbicara mengenai warna rambut, atau wajah yang berkerut. Dekat dengan rakyat, berani, dan paham bagaimana memajukan negeri, itulah rekomenda...
Posting Komentar
Baca selengkapnya