Langsung ke konten utama

Pemindahan Ibu Kota Jakarta Mengatasi Ketimpangan Dan Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Komunalnews.com

Pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur dan mengatasi ketimpangan ekonomi, karena perputaran uang akan merata ke seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga tak hanya ada di seputar Jakarta, tetapi juga di Kalimantan. Sehingga diharapkan ada pemerataan kemajuan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain di Indonesia Timur.

Indonesia adalah negara agraris dan berjuang agar menjadi macan Asia. Namun salah satu problem adalah perekonomian masih berkutat di Jawa dan Indonesia bagian barat. Padahal negeri ini terbentang dari Sabang sampai Merauke dan masyarakat di Indonesia bagian tengah sampai timur juga harus memiliki kondisi perekonomian yang setara.

Oleh karena itu pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibu kota negara (IKN) yang baru dinamai ‘Nusantara’ akan menjadikan perekonomian di Kalimantan dan Indonesia Timur lebih maju. Penyebabnya karena dengan posisi IKN di tengah-tengah Indonesia akan terjadi pemerataan pembangunan dan pengawasannya juga lebih mudah.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, perpindahan (ibu kota) bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga bagaimana supaya sistemnya bertransisi dengan baik dan lancar. Itulah sekarang yang sedang dipersiapkan oleh semua orang di Kementerian Perdagangan.

Jerry melanjutkan, sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan ini akan menimbulkan dampak positif dalam hal pemerataan ekonomi, khususnya terkait harga-harga barang. Ia sangat kagum karena Presiden Jokowi memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya bagi Kawasan Timur Indonesia.

Secara simbolis, jarak pusat dan Indonesia Timur akan makin dekat. Secara substantif juga begitu. Keterjangkauan dan perhatian pusat terhadap Indonesia Timur tentu akan lebih besar. Ini angin segar bagi masyarakat luar Jawa dan Indonesia Timur.

Dengan perpindahan ibu kota ke Kalimantan, sektor perdagangan di Luar Jawa dan Sumatera diharapkan akan berjalan lebih cepat lagi. Potensinya akan besar, bukan hanya dari sektor komoditas, pertambangan dan pertanian, tetapi juga pengembangan manufaktur dan pariwisata.

Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyatakan bahwa memindahkan IKN sudah menjadi kebutuhan. Tujuannya agar ada Indonesiasentris, bukan Jawasentris atau Jakartasentris.

Artinya, saat ini pembangunan memang masih difokuskan di Jakarta dan daerah-daerah lain di Jawa, sedangkan di pulau lain modernisasi agak tersendat-sendat. Diharapkan pembangunan akan terjadi dengan pesat di Kalimantan, dan tidak ada ketimpangan ekonomi antara Kalimantan dengan Jawa. Di sana juga maju dan masyarakatnya diedukasi agar perekonomian mereka juga naik lagi.

Yustinus melanjutkan, selama ini perputaran uang mayoritas masih ada di Jakarta, bahkan hingga 91%. Sedangkan sisanya yang 9% tersebar ke daerah lain. Ini sangat miris, karena seharusnya ada pemerataan dalam perputaan uang, jika ingin ekonomi lebih maju.

Diharapkan saat ibu kota dipindah ke Kalimantan, maka di sana akan terjadi perputaran uang dengan kencang. Masyarakat Dayak, Banjar, dan lain-lain akan lebih dinamis karena dunia usaha akan maju, berkat berkah dari pemindahan ibu kota di Kalimantan. Pemindahan IKN menjadi hal yang bagus, karena akan mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Bayangkan jika di Kalimantan Timur dibangun Mall dan gedung-gedung baru yang akan mendukung pusat pemerintahan Indonesia, maka akan butuh banyak pekerja. Sehingga akan mengurangi pengangguran dan otomatis mengatasi perekonomian rakyat. Mereka mendapat gaji dan bebas dari kemiskinan.

Hal ini diharapkan akan menular ke daerah lain, karena akan ada kolaborasi antar daerah. Misalnya ketika ada pembangunan infrastruktur di Kalimantan, maka pekerja didatangkan dari Nusa Tenggara dan wilayah lain. Mereka juga mendapat rezeki dari pembangunan proyek tersebut. Hal ini akan mengurangi jumlah pengangguran di seluruh Indonesia.

Jika ada pusat bisnis baru maka masyarakat di Indonesia Timur bisa langsung ke Kalimantan untuk berniaga. Tak usah ke Jakarta, karena di Kalimantan juga cukup lengkap. Selain memperkecil biaya transportasi, juga memudahkan. Karena akan memotivasi masyarakat di kalimantan dan sekitarnya untuk berwirausaha.

Tidak akan ada ketimpangan ekonomi antara Indonesia bagian timur dengan barat, karena kedua daerah sama majunya. Saat sudah ada pemerataan, maka semoga seluruh WNI akan makin makmur, karena ada modernitas, infrastruktur, dan perputaran uang yang cepat di daerahnya sendiri.

Pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur. Jika ibu kota ada di tengah-tengah Indonesia akan ada pemerataan pembangunan. Dari wilayah Sabang sampai Mereuke semuanya sama-sama maju dan perekonomian masyarakatnya naik terus.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...