Langsung ke konten utama

Tingkat Kepercayaan Publik Makin Puas Di Era Jokowi, Elektabilitas Airlangga Terus Naik

Komunalnews.com

Hasil survei Panel Survei Indonesia (PSI) periode 21 Februari-3 Maret 2023 menunjukkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi saat ini sangat bisa dipercaya.

Sebanyak 82,8 persen responden berpersepsi penegakan hukum oleh institusi hukum di era Jokowi sangat dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sementara 12,6 persen responden menilai kategori buruk dan sangat buruk, serta 4,6 persen responden tidak menjawab.

Direktur Eksekutif PSI, Ahmad Loksukon mengatakan, terkait keikutsertaan institusi Polri dalam menanggulangi wabah Covid-19 hingga pulihnya ekonomi masyarakat akibat dampak Covid-19.

Ahmad Loksukon, masyarakat sangat puas dengan kinerja Polri dalam turut serta penanggulangan Covid-19, sebanyak 89,7 persen responden menyatakan peran Polri sangat besar dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di masyarakat sehingga membawa impact besar terhadap pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, sebanyak 10,3 persen tidak memberikan penilaian.

Menurut Ahmad Loksukon Kinerja Polri dalam persepsi masyarakat sangat bisa dipercaya dan memuaskan, ini memang tak lepas dari keberhasilan Kapolri dalam memimpin institusi Polri dalam memperbaiki citra kepolisian dan menguatkan soliditas internal dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Kemudian Komitmen Kapolri Jendral Listyo Sigit yang mengaku tak segan mencopot jajarannya yang membelot dan tak patuh terhadap agenda perbaikan institusi yang dia pimpin.

"Terhadap yang tidak mampu, tidak bisa ikut gerbong, tidak bisa ikut barisan ya silakan keluar, atau kita potong," ujarnya.

Berkaca dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, Kapolri pun mewanti-wanti jajarannya tunduk terhadap etika kepolisian, memahami apa saja yang boleh dilakukan, dan hal-hal apa yang dilarang.

Terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan ekonomi pada pemerintahan Jokowi, sebagian besar masyarakat dalam survei ini juga merasa puas dengan pulihnya perekonomian nasional. Sebanyak 82,8 persen responden menyatakan puas dan sebanyak 17,2 menyatakan tidak puas dan tidak memberikan jawaban.

Sementara itu, Pengamat Politik dan juga Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta, M Dian Hikmawan menilai survei Panel Survei Indonesia terkait kinerja Polri dalam membantu penanggulangan Covid-19 yang mendapat apresiasi dari masyarakat, sebagai bukti bahwa Polri telah bekerja dengan baik dalam membantu penanganan permasalahan Covid-19.

"Survei PSI itu bukti bahwa masyarakat yang melihat kinerja Polri sebagai institusi yang berhasil dalam membantu pemerintah menangani Covid-19," ujar M Dian.

Selain itu, kata Dian, selama pemerintahan Presiden Jokowi, Polri telah bekerja dengan baik dalam mengatasi keamanan dan persoalan hukum di Inonesia. Hal itu terbukti dari banyaknya persoalan yang telah diselesaikan oleh Polri dalam penegakan hukum di masyarakat.

"Bukti Polri di era pemerintahan Jokowi telah bekerja baik dalam mengatasi masalah hukum," ujarnya.

Menurut dia, persoalan hukum lain yang terjadi di internal Polri yang dapat diselesaikan seperti kasus Ferdy terhadap brigadir J, masyarakat menilai positif atas kinerja Polri yang terbuka dan secara adil membongkar para pelaku yang dilakukan oleh oknum Polri ini membuat tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri cukup signifikan.

"Rasa keadilan dan kepercayaan Polri naik elektabilitasnya di mata masyarakat dengan dibongkarnya kasus Ferdy Sambo terhadap Brigadir J, ini jadi nilai positif bagi Polri dan masyarakat melihat adanya kinerja yang baik serta keadilan dalam hukum," ucapnya.

Menurut dia, survei PSI juga menunjukkan bahwa Polri telah melakukan kinerjanya yang sangat baik dalam penegakan hukum lainnya tanpa pandang bulu.

"Polri telah melakukan kinerjanya yang sangat baik dalam penegakan hukum lainnya tanpa pandang bulu," bebernya.

"Terkait dinamika politik nasional persepsi masyarakat dan preferensi masyarakat, di dalam survei ini ditemukan harapan dan keinginan masyarakat tentang sosok penerus Presiden Jokowi, di mana sebanyak 64,3 persen menginginkan sosok penerus Jokowi tersebut cakap dan sudah teruji dalam menghadapi krisis ekonomi dan mampu mengelola serta berpihak perekonomian masyarakat," kata Direktur Eksekutif PSI, Ahmad Loksukon dalam keterangan tertulis, Senin (6/3/2023).

Sementara sebanyak 35,7 persen menginginkan sosok yang mampu dan teruji selain di bidang perekonomian, misalnya memiliki jaringan politik yang kuat, memiliki pengalaman di dunia diplomatik internasional.

Dia menjelaskan, dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kemampuan dan teruji dalam hal pengelolaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara nasional, nama Airlangga Hartarto paling banyak disebut oleh 69,3 persen responden, lalu disusul oleh Sri Mulyani yang dinilai oleh 59,6 persen responden.

Kemudian nama Prabowo disebut oleh 57,7 persen responden dinilai mampu mengelola perekonomian masyarakat, kemudian Puan Maharani disebut oleh 17,3 persen responden, sedangkan Ganjar Pranowo dinilai mampu mengelola perekonomian masyarakat secara nasional oleh hanya 10,9 persen responden. Anies Baswedan dinilai oleh 7,8 persen, dan tokoh lainnya hanya disebut mampu mengelola perekonomian nasional di bawah 7 persen suara responden.

Hasil survei ini juga menunjukan tingkat penilaian, kesukaan serta keterpilihan tokoh-tokoh jika pemilihan presiden digelar hari ini dengan didasarkan pada harapan dan keinginan masyarakat tentang sosok penerus pemerintahan Jokowi.

"Maka sebanyak 29,6 persen responden menilai dan menyukai serta memilih Airlangga Hartarto sebagai pengganti dan penerus Jokowi. Kemudian di urutan kedua ada nama Prabowo Subianto yang dinilai, disukai, dan dipilih oleh 20,9 persen responden. Kemudian Ganjar Pranowo disuka, dinilai, dan dipilih oleh 12,2 persen. Kemudian Anies Baswedan 8,2 persen, Erick Thohir 3,4 persen, Sandiaga 3,3 persen, Puan Maharani 3,1 persen, Agus Harimurti 2,7 persen, Muhaimin Iskandar 1,7 persen. Yang tidak memilih sebanyak 13,9 persen serta 7 tokoh lainnya yang tersisir dalam survei ini hanya di bawah 1 persen tingkat keterpilihan ya jika pilpres digelar hari ini," ucapnya.

Dalam survei ini juga terpotret persepsi dan penilaian masyarakat tentang loyalitas dan dukungan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI kepada Jokowi. Hasil survei menemukan sebanyak 88,4 persen responden menilai dan mempersepsikan Partai Golkar paling loyal dan mendukung pemerintahan Jokowi.

Kemudian di urutan kedua PDI Perjuangan dinilai oleh 79,7 persen sebagai parpol yang loyal dan mendukung pemerintahan Jokowi. Kemudian PKB dinilai oleh 70,7 persen responden loyal dan mendukung Pemerintahan Jokowi, dan Gerindra dinilai oleh 56,7 persen responden loyal dan mendukung Pemerintahan Jokowi.

PPP dinilai oleh 50,7 persen responden loyal dan mendukung Pemerintahan Jokowi dan Nasdem dinilai oleh 20,4 persen responden loyal dan mendukung Pemerintahan Jokowi. PAN, PKS, dan Demokrat tingkat loyalitasnya terhadap pemerintahan Jokowi hanya dinilai tidak lebih 10 persen responden.

Lebih lanjut, dia mengatakan terkait persepsi dan penilaian yang berimbas pada pilihan masyarakat terhadap parpol jika diminta untuk memilih parpol mana yang akan dipilih jika Pileg digelar hari ini. Maka pilihan tertinggi pada partai Golkar yang dipilih oleh sebanyak 20,4 persen, kemudian urutan kedua PDI Perjuangan yang dipilih oleh sebanyak 17,8 persen, Gerindra 14,7 persen, Demokrat 7,6 persen, PKS 6,7 persen, Nasdem 6,3 persen, PKB 5,1 persen, Perindo 4,2 persen, PPP 3,2 persen, PAN 2,1 persen, parpol lainnya tingakat keterpilihannya jika digabung hanya 3,8 persen dan yang tidak memilih 8,1 persen.

Dalam penelitian ini penarikan sample dilakukan dengan metode multistage random sampling dan melibatkan 1888 responden yang tersebar di 440 kabupaten/Kota di Indonesia pada 21 Februari-3 Maret 2023.

Kriteria responden yakni warga berumur 17 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, margin of error survei ini kurang lebih 2,26 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, padangan lain terkait soal kinerja Ketum Partai Golkar atau Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang unggul dalam survei PSI itu sebagai bukti bahwa Airlangga telah berhasil dalam memperkuat perekonomian saat Covid-19 melanda Indonesia.

"Survei PSI sebagai bukti Airlangga Hartarto telah bekerja sebagai Menko perekonomian dalam menghadapi Covid-19," ucap Dian Hikmawan.

Dian Hikmawan mengungkapkan, Ketum Golkar itu menjadi unggul di hasil survei PSI, dipilih masyarakat karena ingin Airlangga jadi presiden 2024.

Dia juga menyebutkan, elektabilitas Airlangga terus naik karena bukti kinerja yang nyata dalam perekonomian dalam membantu Presiden Jokowi.

"Naiknya Elektabilitas Airlangga karena kerja nyata dalam mengatasi perekonomian dalam membantu Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Dalam penelitian ini, penarikan sample dilakukan dengan metode multistage random sampling dan melibatkan 1.888 responden yang tersebar di 440 kabupaten/kota di Indonesia pada 21 Februari-3 Maret 2023.

Kriteria responden yakni warga berumur 17 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, margin of error survei ini kurang lebih 2,26 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Mengenal Messalina, Istri Kaisar Romawi Claudius yang Hobi Selingkuh

 Komunalnews.com Permaisuri Messalina memiliki reputasi terkenal sebagai nymphomaniac (kondisi di mana seorang wanita atau pria tak mampu menahan hasrat seksualnya) . Ya, dia adalah Messalina, istri ketiga Kaisar Romawi Claudius yang dikenal memiliki hasrat seks yang tak terpuaskan. Dia adalah cicit dari Kaisar Romawi pertama Augustus. Messalina sangat cantik dan menarik bagi kebanyakan pria Romawi. Kisah-kisah pedas tentang Messalina termasuk dia bekerja sebagai pelacur di rumah bordil dan mengadakan kompetisi tentang siapa yang lebih memiliki stamina seksual. Pada tahun 41 M, ketika para konspirator membunuh Kaisar Caligula, Pengawal Praetorian memilih suami Messalina, Claudius, sebagai kaisar berikutnya. Dia menggunakan pengaruhnya atas Claudius untuk keuntungannya sendiri. Menggunakan tuduhan palsu, dia melenyapkan lawan-lawannya dan mengumpulkan kekayaan pribadi yang besar. Pada tahun 48 M, Messalina menikah dengan kekasihnya, Senator Gaius Silius. Itu adalah...

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...