Langsung ke konten utama

Ketua DPD Golkar Jabar Ungkap Tak Ada Alasan Apapun untuk Menunda Pemilu

Komunalnews.com

Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily menegaskan tidak ada alasan Pemilu 2024 harus ditunda. Menurutnya, upaya untuk menunda Pemilu yang sempat ramai oleh pihak tertentu ini sejatinya telah melawan konstitusi.

"Konstitusi kita telah menetapkan Pemilu digelar setiap lima tahun sekali, tidak ada alasan apapun untuk menundanya. Golkar akan terdepan berjuang supaya tidak ada pelanggaran konstitusi terkait upaya menunda Pemilu ini," kata pria yang akrab disapa Kang Ace ini dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).

Dalam pembukaan Pendidikan Politik (Dikpol) Fungsionaris DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, Kang Ace mengingatkan kadernya bahwa Golkar merupakan partai yang paling siap menghadapi pemilu.

"Dikpol ini adalah salah satu sarana untuk mempersiapkan petarung tangguh untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Kang Ace yang didampingi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Bidang Penggalangan Khusus, Deden Nasihin dan segenap pengurus DPD partai lainnya itu turut memaparkan pentingnya persiapan dalam menghadapi Pemilu 2024. Termasuk bagi Golkar di Kabupaten Majalengka.

"Jangan sampai kita dibikin tergesa-gesa dalam mencalonkan kader pada Pemilu mendatang. Sementara kita ini memiliki banyak kader terbaik partai dan kader terbaik bangsa yang berkualitas," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan Golkar lahir dan berkiprah untuk membangun bangsa. Sehingga tidak aneh kalau pemimpin-pemimpin bangsa yang ada dan tersebar di berbagai tempat merupakan alumni Partai Golkar.

"Pendidikan politik ini semakin menjadi penting kita laksanakan agar kita semua sebagai aktivis dan penggerak partai bisa memperkuat ideologi partai dalam meraih kemenangan. Serta meluruskan tujuan bersama melalui ideologi karya kekaryaan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa," paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya secara khusus menyusun kurikulum Dikpol yang lebih saksama. Harapannya, basis perjuangan berpolitik kader memiliki pola yang jelas dan terukur sesuai dengan semangat dan doktrin partai yang kuat.

"Bagi kita ada di dalam atau di luar kekuasaan seperti terjadi di beberapa daerah, di Majalengka misalnya adalah hal yang biasa. Terpenting kita harus tetap memupuk semangat karya kekaryaan. Sehingga Golkar dan kadernya senantiasa hadir dan selalu dirindukan di tengah-tengah rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Ace mengimbau para kader untuk selalu merawat karya kekaryaan. Salah satunya melalui kegiatan dan keberpihakan yang bermanfaat untuk rakyat, yakni sebuah ideologi amal saleh dalam berpolitik.

"Ingat sebaik-sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun naas anfauhum linnas, sebaik-baik kita adalah yang mampu memberi manfaat bagi orang lain," ujarnya membacakan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW.

Ia pun menegaskan Golkar dengan ideologinya senantiasa teguh pada Pancasila. Oleh karena itu, Golkar harus mampu membuktikan kepada rakyat bagaimana sebuah karya kekaryaan dapat menjadi solusi dan contoh bagi rakyat dengan mewujudkan amal saleh dalam tindakan politiknya.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana dan pengurus fungsionaris partai setempat, Kang Ace juga menekankan kader untuk memperkuat ideologi kepartaian. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat kekompakan dan kebersamaan dalam memenangkan Golkar di Majalengka.

"Saatnya Golkar Majalengka harus menang. Hanya untuk bisa menang tentu ada strateginya. Dikpol ini sekali lagi adalah pembekalan yang baik agar berpolitik kita bisa lebih efektif, termasuk bagaimana agar kita bisa melakukan pemetaan politik yang benar," ungkapnya.

Untuk bisa menang, katanya, tak boleh ada konflik antar internal kader. Ia pun mengimbau para fungsionaris bekerja secara optimal dengan pemetaan wilayah yang baik, karena hal ini akan membuat kerja politik tertib, disiplin, kompak, dan solid.

"Jangan sampai ada istilah 'pacorok kokod' (saling berebut pekerjaan atau meninggalkan tugas milik orang lain, red) di daerah yang diperebutkan padahal ada basis lain yang tidak atau belum terjamah," sebutnya.

Ia pun meminta kadernya tidak risau dengan isu sistem pemilu Proporsional Tertutup atau Terbuka. Pasalnya Partai Golkar konsisten berjuang dengan sistem proporsional terbuka.

"Gak perlu risau dengan isu yang berkembang saat ini, yang harus kita siapkan saat ini adalah bagaimana agar Majalengka bisa kembali menjadi basis Golkar. Inilah pentingnya kerja kolektif. Jangan bermain sendiri-sendiri, itu sebabnya kita harus kompak dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi," pesannya.

Sebagai informasi, ratusan fungsionaris Partai Golkar Majalengka akan mendapat berbagai materi penting selama dua hari. Mulai dari Materi KIB dan Profil Airlangga Hartarto oleh DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Tugas dan Fungsi Fungsionaris Partai Golkar M oleh Ir. H.M.Q. Iswara, AIFO, serta Materi Sejarah, Ideologi, Visi Misi, Doktrin Partai Golkar oleh H. Daniel Mutaqien Syaifuddin, ST.

Peserta Dikpol juga akan mendapatkan materi lain, seperti Operasi Udara, Operasi Darat, Manajemen Kampanye, Pembentukan Tim Kampanye, hingga materi Target Pemenangan Partai Golkar yang disampaikan Yomanius Untung.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...