Langsung ke konten utama

Presiden Jokowi Kucurkan Anggaran Dana Rp 1.036 Triliun Untuk Pembangunan Di Papua

Komunalnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan total anggaran Rp 1.036 triliun untuk pembangunan di Papua. Anggaran tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 3.462 kilometer di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Gedung Papua Youtuh Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, Papua pada Selasa (21/3/2023). Jokowi mengatakan anggaran itu digelontorkan secara bertahap selama masa pemerintahannya.

"Sejak tahun 2014-2022 pembangunan di sini telah dianggarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kita senilai Rp 1.036 triliun untuk pembangunan Papua," ungkap Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan adanya potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran yang besar. Dia berharap anggaran yang ada bisa dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

"Uang ini besar sekali. Tolong masyarakat Papua mengawasi, mengawal dan mengamati. Jangan sampai di-lock kemana-mana, nanti tidak jadi barang. Apalagi korupsi merupakan momok bagi daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Jadi sekali lagi awasi uang ini karena gede sekali," tegasnya.

Selama masa kepemimpinannya, Jokowi mengklaim geliat pembangunan di wilayah Papua sangat tinggi. Infrastruktur jalan juga menjadi perhatian.

"Coba kita lihat mulai dari infrastruktur Jalan Trans Papua 3.462 Km sudah kita bangun di Tanah Papua. Jalan di perbatasan sudah kita bangun 1.098 km sudah dibangun di Tanah Papua. Jembatan Youtefa 1,3 Km ada di Jayapura," urai Jokowi.

Bandara dan terminal juga direnovasi demi meningkatkan kenyamanan akses masyarakat. Pos Lintas Batas di 3 daerah yakni Skouw, Sotta dan Bovendigoel juga diselesaikan pembangunannya.

"Jadi pembangunan bukan lagi Jawa Sentris tetapi Indonesia Sentris. Dan Tanah Papua menjadi prioritas pembangunan yang Kuta lakukan," ucapnya.

Sementara Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) diharapkan menjadi wadah untuk generasi muda berkreasi. Jokowi berharap PYCH di Papua menjadi contoh bagi daerah lain.

"PYCH ini luar biasa dan ini pertama dibangun di Indonesia. Makanya saya minta gedung serupa bisa dibangun di NTT, Papua Barat, Maluku,dan Aceh. Tiru saja yang ada disini. Ini sudah sangat bagus sekali," ujar Jokowi.

Jokowi melihat di dalam gedung PYCH terdapat anak-anak muda yang mampu membuat atau merakit handphone dan leptop, memiliki fasilitas podcast, studio musik, fotografi, dan juga UMKM tentang produk yang ada di tanah Papua.

"Kalau ini diteruskan jangan-jangan anak-anak muda dari provinsi lain akan ketinggalan dengan anak-anak yang ada di Papua. Saya sangat kagum dengan kecepatan yang terjadi di sini. Sehingga ini merupakan wadah dan memerlukan kesempatan bekerja dan memerlukan peluang kerja. Dan jangan berpikir kita semua jadi PNS," tegasnya.

Sekadar diketahui, bangunan yang berlokasi sekira 11 km dari pusat Kota Jayapura Papua tersebut, dicetuskan saat Jokowi bertemu dengan tokoh Papua Muda Inspiratif di Istana Negara pada September 2019 lalu.

Gedung PYCH dibangun di atas lahan seluas 15.000 meter persegi. Anggaran pembangunannya senilai Rp 95,05 miliar dari diakomodir dari APBD 2021-2022.

Gedung yang menjadi pusat kreatifitas anak muda Papua itu, dibangun setinggi 2 lantai dengan luas total 5.392 meter persegi dan lahan hijau 3.000 meter persegi.
Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya