Langsung ke konten utama

Ardy Susanto Ungkap Soal Politik Identitas Harus Membangun, Hindari Memecah Belah Bangsa

Komunalnews.com

Sekretaris Umum DPP Badan Persaudaraan Antariman (DPP Berani) Ardy Susanto menegaskan penggunaan politik identitas harus untuk membangun bangsa dan negara.

"Politik identitas itu tidak tabu karena memang semua terlahir dengan berbagai identitas. Akan tetapi, memang perbedaan identitas harus dipakai untuk membangun, bukan untuk merusak," kata Ardy Susanto di Jakarta, Selasa.

Ardy mengatakan hal itu usai menghadiri acara diskusi bertajuk Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah? dengan penyelenggara Badan Persaudaraan Antariman (Berani).

Dalam sejarah bangsa Indonesia, kata dia, R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita yang merupakan politik identitas berdasarkan gender.

Kartini, lanjut Ardy, menggunakan politik identitas untuk sesuatu yang baik, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga kemanusiaan pada umumnya.

"Begitu juga Reformasi 98 sebagai tanda keberhasilan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan Orde Baru, juga menunjukkan keberhasilan dengan identitas mahasiswa," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata Ardy, politik identitas sah-sah saja sejauh untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta merajut keragaman dan persaudaraan.

Menurut dia, identitas yang berbeda bukan menjadi alasan bagi elemen masyarakat untuk saling menjelekkan, menghina, dan memecah belah bangsa.

"Jadi, politik identitas itu tidak menjadi hal yang terlarang apabila dalam konteks yang positif, bukan dalam konteks memecah belah persatuan bangsa," katanya.

Ardy mengimbau kepada para elite politik, partai politik, dan kandidat calon presiden serta para pendukungnya agar tidak memanfaatkan politik identitas pada Pemilu 2024 dengan tujuan memecah belah masyarakat.

Ia berpendapat bahwa politik identitas demikian membuat masyarakat terpolarisasi dan bisa berdampak besar pada integrasi bangsa.

"Jangan sampai hanya memanfaatkan politik identitas demi keuntungan elektoral semata tanpa memperhatikan dampak pada keutuhan masyarakat. Sudah saatnya menggunakan politik identitas untuk membangun bangsa seperti R.A. Kartini atau para mahasiswa dan aktivis 98 lalu," katanya.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Jokowi Memantapkan Posisi sebagai King Maker dalam Pilpres 2024

Komunalnews.com Manuver politik dengan gaya pembisik, sebenarnya menarik untuk ditilik. Pasalnya, manuver itu agak kurang mengena logika. Saat ini sudah ada tiga poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP, dan PPP, serta KKIR yang mencapreskan Prabowo Subianto. Setelah PPP merapat ke kubu Ganjar, KIB tak lagi relevan. Partai Golkar kini sibuk kasak-kusuk mencari negosiasi yang paling menguntungkan. Sedangkan PAN, tak lagi jelas ke mana arah haluan. Jika peta capres sudah terkonfirmasi, pertanyaan tentang siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi mencuat. Selain itu, ke mana sosok cawapres hasil musra akan dibisikkan juga jadi pertanyaan. Saat berpidato di depan para pendukungnya akhir pekan lalu, Jokowi tak lagi berbicara mengenai warna rambut, atau wajah yang berkerut. Dekat dengan rakyat, berani, dan paham bagaimana memajukan negeri, itulah rekomenda...