Langsung ke konten utama

Tekanan Politik Belanda ke Keraton Yogyakarta Semasa Diponegoro Muda


 KOMUNALNEWS.COM

PERJUANGAN Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda konon telah dimulai sejak muda. Diponegoro muda melihat bagaimana tekanan politik dari penjajah Belanda kepada Keraton Yogyakarta yang merupakan bagian dari keluarganya juga. Konon pada paruh pertama bulan Agustus 1808, Diponegoro melihat bukti-bukti sultan kedua Keraton Yogyakarta 'dipaksa' menerima aturan seremonial baru yang diberlakukan.

Gubernur jenderal Belanda Daendels mengancam untuk datang ke Yogyakarta, dengan kekuatan bersenjata guna memaksakan kehendaknya. Sebagaimana dikisahkan pada buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855" tulisan Peter Carey, saat itu Belanda menuduh raja Yogya itu kurang setia. Dia menegaskan bahwa segala perkara akan beres jika ia dapat berbicara dengan sultan, secara pribadi.

Namun dengan 3.000 serdadu di belakangnya, pertemuan tatap muka antara Daendels dan sultan hampir tidak mungkin jadi pertemuan pemikiran. Tekanan juga diarahkan oleh Belanda agar keraton membuka akses Belanda ke hutan-hutan jati di wilayah timur.

Ketua Dewan Administrasi Hutan yang baru ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Gustaf Wilhelm Wiese menuliskan surat dari Rembang, untuk bupati-bupati di Padangan, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bojonegoro dan Panolan, yang sekarang Cepu.

Dari daerah inilah Belanda membutuhkan untuk kegiatan penebangan kayu. Maka bupati-bupati wilayah Padangan dan Panolan, diminta untuk hadir di Yogyakarta. Tujuannya satu guna mendengarkan instruksi Daendels. Raden Ronggo yang merupakan adipati di Madiun, juga dipanggil menghadap. Pasalnya, Madiun juga daerah yang memiliki kayu yang berlimpah.

 Apa yang menarik, Wiese tak berapa lama kemudian dipindahkan ke Yogyakarta sebagai residen. Dari dua bupati di atas kemudian ikut memberontak bersama Ronggo, dan yang kedua Raden Tumenggung Notowijoyo III dari Panolan, adalah mertua Pangeran Diponegoro. Melalui sang mertua inilah Pangeran Diponegoro muda akhirnya melihat tekanan-tekanan politik yang dialamatkan kepada kesultanan, untuk membuka akses Belanda ke wilayah penghasil kayu.

Langkah Daendels ini juga untuk mengamankan akses persediaan kayu jati. Tak hanya keputusan untuk mendatangkan dua bupati di timur Keraton Yogyakarta, juga untuk mengurangi berbagai aksi penggarongan di wilayah Belanda yang dilakukan warga.

Menurut Daendels, kerja sama pihak keraton dalam usaha-usaha penyelidikan tindak kriminal ini, agar para pelaku kejahatan tidak mudah mencari perlindungan di wilayah yurisdiksi keraton.

Maka makin meyakinkan Daendels bahwa suatu perjanjian baru tentang hukum dan ketertiban mutlak diperlukan. Maka pada 26 September 1808 kesepakatan hukum dan ketertiban ditandangani oleh dua patih dari Surakarta dan Yogyakarta di Klaten.

Kerasnya ancaman hukuman yang ditetapkan mencerminkan kemustahilan hukum dan ketertiban dapat dilaksanakan di dalam kesemrawutan administratif pemerintahan, yang tidak memberi harapan sama sekali di keraton-keraton Jawa Tengah bagian selatan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Hartarto : Partai Golkar Menjadi Pilihan Masyarakat untuk Indonesia Produktif dan Inovatif

Komunalnews.com Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan partai yang dipimpinnya memiliki tekad menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang produktif dan inovatif. Ia ingin agar rakyat Indonesia bisa bersama-sama membangun bangsa menjadi sejahtera. Airlangga pun menyebut tekad semangat itu seperti saat umat Islam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan. Ia berharap kepada para kader Partai Golkar punya tekad memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). “Seperti bulan Ramadhan, yang penting adalah kemenangan dan kemenangan juga menjadi target Partai Golkar. Oleh karena itu, baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden kita berharap sama seperti di bulan Ramadan ini, yakni menuju kemenangan," kata Airlangga saat peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) di Hotel Pullman, Bandung, Minggu, 9 April 2023. Airlangga dalam pidatonya mengutip lima ayat Alquran surat Al Alaq. Ia menekankan betapa ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KPA menemukan 3.000 LGBT di Garut, 1.004 orang dinyatakan positif HIV

Senin, 26 Desember 2022 | 16.41 WIB Komunalnews.com Para tokoh pimpinan pondok pesantren di Garut yang tergabung dalan Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, Kembali diundang DPRD Garut , terkait temuan 3.000 orang yang masuk komunitas LGBT . Dalam audiensi lanjutan ini, AUI menghadirkan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Garut, dan mengemukakan ada 1.004 warga Garut yang positif HIV akibat perilaku seksual menyimpang ini. " Jadi kalau secara akumulasi kami hanya menghitung agregat, data yang kita miliki akhir per oktober 2022 sudah 1.004 orang yang positif HIV. Ini sudah lampu kuning bahkan merah, kalo tidak berobat bisa menularkan dan kena Aids, dan untuk meninggal itu sudah terancam, " kata Kepala Komisariat KPA Garut, Eidi, di kantor DPRD Garut.  Namun sayang, audiensi ini tidak tuntas berjalan lantaran unsur pimpinan DPRD tidak lengkap, termasuk Bupati tidak hadir di ruang rapat Paripurna DPRD Garut. " Untuk sekarang batal, alasannya karena tidak sesuai dengan kesepakatan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Airlangga Hartarto Lepas 2.300 Fungsionaris Partai di Jawa Barat untuk Menangkan Pemilu 2024 dan Bergabung dalam Koalisi Besar

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melepas 2.300 fungsionaris partai se-Jawa Barat. Pelepasan dilakukan di salah satu hotel di Kota Bandung pada Minggu (9/4/2023). Dalam pelepasan ribuan fungsionaris ini, turut dihadiri jajaran pengurus pusat Partai Golkar, Ketua DPD Golkar Jabar TB Ace Hasan Syadzily hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah menjadi kader dari partai berlambang pohon beringin ini. Usai pemantapan dan pelepasan ribuan fungsionaris itu, Airlangga Hartarto mengatakan jika 2.300 lebih fungsionaris partai se-Jabar ini siap 200 persen untuk menyapa warga dan mensosialisasikan Partai Golkar jelang Pemilu 2024. "Pelepasan kita lebih dari 2.300 untuk fungsionaris di Jabar dan partai Golkar adalah partai yang siap dengan 200 persen dari pada calon fungsionaris dan diharapkan bulan ke depan langsung menyapa masyarakat," kata Airlangga kepada wartawan. Di Pemilu 2024 nanti, Airlangga menegaskan Partai Golkar ingin meraih kemenangan di J...
Posting Komentar
Baca selengkapnya