Langsung ke konten utama

Golkar Bela Airlangga soal Menteri Ekonomi Urusi Pencapresan

 

Komunalnews.com

Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan agar menteri mengurusi ekonomi untuk mundur jika ingin fokus pada pencapresan di Pilpres 2024. Golkar pun membela Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa kedua menteri bidang ekonomi dari partainya itu telah menjalankan tugas dengan baik. Dia pun menyinggung ekonomi saat ini mengalami pertumbuhan.

"Pak Airlangga dan Pak Agus Gumiwang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Dan ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah pandemi, penyerapan anggaran khususnya di sektor PEN (pemulihan ekonomi nasional) berjalan dengan baik," kata Dave kepada wartawan,

Dave menilai saat ini banyaknya terbuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, Airlangga dan Agus Gumiwang telah menjalankan tugas mereka dengan tepat.

"Lalu nilai investasi juga terus bertumbuh, dan terbuka banyak lapangan pekerjaan. Ini semua bukti bahwa Pak Airlangga dan Pak Agus telah melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan tepat," ucapnya.

Lebih lanjut, Dave menyebut kader Golkar meminta Airlangga maju pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, kata Dave, yang berjuang adalah kader Golkar.

"Pak Airlangga itu diminta oleh segenap kader Golkar untuk maju pada Pilpres 2024 nanti. Jadi bukan sebaliknya, maka yang berjuang adalah kader Golkar se-Indonesia," ujarnya.

Dave juga menjelaskan mengenai baliho Airlangga terkait Pilpres 2024. Dia menyebut bahwa baliho itu dipasang oleh masing-masing kader di daerah.

"Itu kan yang pasang masing-masing kader di daerah," katanya.

Menteri Ekonomi Urusi Pilpres Disarankan Mundur
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyarankan para menteri ekonomi mundur dari posisinya jika memang ingin berfokus mengejar Pemilu 2024. Sebab, menurutnya tugas menteri bidang ekonomi tak mudah utamanya dalam menangani pandemi Corona.

"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan. Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," kata Said kepada wartawan



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya