Komunalnews.com
Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyarankan
agar menteri mengurusi ekonomi untuk mundur jika ingin fokus pada pencapresan
di Pilpres 2024. Golkar pun membela Menko Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto, dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa kedua menteri bidang ekonomi
dari partainya itu telah menjalankan tugas dengan baik. Dia pun menyinggung
ekonomi saat ini mengalami pertumbuhan.
"Pak Airlangga dan Pak Agus Gumiwang telah melaksanakan tugasnya dengan
baik dan profesional. Dan ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif
di tengah pandemi, penyerapan anggaran khususnya di sektor PEN (pemulihan
ekonomi nasional) berjalan dengan baik," kata Dave kepada wartawan,
Dave menilai saat ini banyaknya terbuka lapangan
pekerjaan. Menurutnya, Airlangga dan Agus Gumiwang telah menjalankan tugas
mereka dengan tepat.
"Lalu nilai investasi juga terus bertumbuh, dan terbuka banyak lapangan
pekerjaan. Ini semua bukti bahwa Pak Airlangga dan Pak Agus telah melaksanakan
tugas dan pengabdiannya dengan tepat," ucapnya.
Lebih lanjut, Dave menyebut kader Golkar meminta Airlangga maju pada Pilpres
2024. Oleh sebab itu, kata Dave, yang berjuang adalah kader Golkar.
"Pak Airlangga itu diminta oleh segenap kader Golkar untuk maju pada
Pilpres 2024 nanti. Jadi bukan sebaliknya, maka yang berjuang adalah kader
Golkar se-Indonesia," ujarnya.
Dave juga menjelaskan mengenai baliho Airlangga terkait Pilpres 2024. Dia
menyebut bahwa baliho itu dipasang oleh masing-masing kader di daerah.
"Itu kan yang pasang masing-masing kader di daerah," katanya.
Menteri Ekonomi Urusi Pilpres Disarankan Mundur
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyarankan
para menteri ekonomi mundur dari posisinya jika memang ingin berfokus mengejar
Pemilu 2024. Sebab, menurutnya tugas menteri bidang ekonomi tak mudah utamanya
dalam menangani pandemi Corona.
"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang
ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi
tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya
sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan. Risikonya pilihan
program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan
ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam
pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya
Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," kata Said kepada
wartawan
Komentar
Posting Komentar