Langsung ke konten utama

Ganjar Pranowo Enggan Menjawab Ajakan Golkar di Pilpres 2024, Sebut Capres Urusan Bu Mega


 Komunalnews.com

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut merespons soal kabar ajakan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama Partai Golkar.

Menggunakan dialek bahasa Jawa, Ganjar enggan menjawab soal ajakan tersebut.

Menurut Ganjar, sebagai kader PDIP, ia sepenuhnya menyerahkan urusan Pilpres 2024 kepada Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan Ganjar saat berada di kediaman Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo untuk melihat pameran lukisan, Jumat (12/11/2021) lalu.

"Dipasang-pasang opo, halah lah, itu (soal Pilpres 2024) urusannya Bu Mega og."

"Lha ya urusan itu, manut (ikut), kader og piye (karena kader)," ungkap Ganjar, 

Nurdin mengtakan, Partai Golkar siap menampung Ganjar jika tidak mendapat rekomendasi sebagai Capres 2024 di PDIP.

Kendati demikian, Golkar belum memastikan apakah akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Pengamat Nilai Tawaran Golkar kepada Ganjar Tidak Serius

Direktur Eeksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai tawaran Golkar pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak bisa dianggap serius.

Pasalnya, tawaran tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, bukan sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto sebagai sosok pengambil keputusan.

Selain itu Yunarto juga melihat ada beberapa penghalang masuknya Ganjar Pranowo ke Partai Golkar pada Pilpres 2024 mendatang.

Penghalang yang pertama, yakni Golkar masih fokus kepada sosok Ketua Umumnya untuk menjadi calon presiden.

"Kalau kita lihat pun dari pendekatan kekuasaan ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang."

 

"Pertama bagaimana Golkar masih fokus kepada sosok Ketua Umumnya menjadi calon presiden," terang Yunarto.

Selanjutnya, penghalang kedua yaitu Ganjar Pranowo sering muncul dengan statementnya sebagai kader.

Sehingga, diperkirakan tidak mudah untuk membuat Ganjar Pranowo keluar dari PDI Perjuangan.

"Yang kedua kita tahu Ganjar Pranowo dari beberapa statement yang muncul masih berbicara mengenai dirinya sebagai kader."

"Dan sepertinya tidak mudah untuk menggoyang Ganjar Pranowo keluar dari PDIP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yunarto menambahkan, Megawati biasanya akan mengambil keputusan terkait capres ini pada saat injury time.

Dan kini masih ada waktu dua tahun untuk Megawati menentukan siapa sosok capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024 mendatang.

Yunarto juga mengaku, sekarang ini masih sulit untuk memprediksi apakah nantinya Ganjar akan keluar dari PDIP dan masuk ke Partai Golkar, atau partai lainnya.

"Kita tahu PDIP, Ibu Mega biasanya itu masih akan menunggu injury time untuk mengambil keputusan."

"Jadi dalam periode masih dua tahun lagi akan sulit untuk diprediksi."

"Apakah mungkin Ganjar Pranowo keluar dari PDIP dan masuk ke dalam Partai Golkar atau partai lain," pungkasnya

Golkar Siap Tampung Ganjar Jika PDIP Menolaknya Ikut Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, pihaknya membuka kesempatan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bergabung menjadi kader dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

Seperti diketahui, kini diduga internal PDIP terpecah antara mendukung Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi dan ada juga ingin mendorong Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang.

"Kalau Ganjar tidak ada tempat di partainya, Golkar terbuka. Apakah jadi nomor 1 atau nomor 2, itu soal nanti," kata Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Ia menyebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membutuhkan pendamping untuk mengikuti agenda pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Kan Airlangga enggak mungkin maju sendiri karena harus ada wakil. Karena ada aspirasi dari relawan Ganjar, di rumahnya enggak ada tempat, maka ada rumah baru, bersama-sama dulu baru jadi pemilik," ujarnya.

Ia menjelaskan, menilik pemetaan politik, ada dua partai yang butuh koalisi dua partai untuk mengusung capres-cawapres yaitu Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Sementara itu, menurut dia, Golkar hanya membutuhkan satu partai untuk berkoalisi sementara PKB membutuhkan 3-4 partai.

"Kalau mau exercise, feeling saya tiga calon maksimal, kan ada PT 20 persen. PKB ada Cak Imin, Golkar tinggal butuh satu partai, PDIP enggak perlu," kata dia.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya