KOMUNALNEWS.COM

 Komunalnews.com Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Azmatkhan (India) dan Alwi Ammul Faqih (Hadhramaut). Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpangsiuran. Sehingga diadakan pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon. Maka Pangeran Raja (PR) Nasiruddin (bergelar Wangsakerta) mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah kitab Negara Kertabumi yang di ...

Komunalnews.com  Pemerintah telah menyusun skenario pemindahan kementerian dan lembaga (K/L) ke Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan dibagi menjadi lima klaster sesuai prioritas. Dari banyaknya K/L yang dipindah, ada beberapa unit organisasi yang berpotensi tidak dipindah ke ibu kota baru karena berfungsi sebagai unit pelayanan publik. Hal itu mempertimbangkan jumlah layanan yang masih berpusat di DKI Jakarta. "Terdapat beberapa lembaga yang direncanakan untuk tidak dipindahkan karena mempertimbangkan peran, tugas dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika tidak dipindahkan ke IKN," bunyi Lampiran II Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN . Kelembagaan yang tidak dipindahkan ke ibu kota baru seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Komisi Penga...

 Komunalnews.com Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musalah maksimal 100 dB. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid mengkritik Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas. "Ini bukan masalah demokrasi, ini orang (Menag) kekurangan pekerjaan. Iya (Menag) kayak nggak ada kerjaan lain saja yang mengurusin gini," kata Nusron Wahid dalam acara Adu Perspektif 'Siapa Puas dengan Jokowi',  Menurut Nusron, permasalahan toa merupakan urusan masyarakat sipil, yakni antara pengurus masjid dengan warga sekitar. "Ada masyarakat yang memang senang kalau toanya kencang karena kalau toanya kencang itu dia bisa cepat-cepat ke masjid," jelas Nusron. Namun, ada juga masyarakat yang risih dengan suara toa yang dinilai terlalu kencang. Masyarakat, imbuh Nusron, punya beda-beda pandangan. "Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat mengatur kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Kalau toa ma...

 Komunalnews.com Akal licik Belanda berhasil membuat perlawanan Pangeran Diponegoro padam. Selama lima tahun tertangkap (1825-1830) Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya melawan kolonial Belanda hingga ditangkap di Magelang, Jateng. Pangeran Diponegoro sadar telah dicurangi Belanda. Namun dia tetap berusaha semeleh (ikhlas). Saat memenuhi undangan berunding yang diinisiasi Belanda, dia tiba-tiba ditangkap. Berbagai sumber menyebut, saking marahnya atas kelicikan Belanda ini geraham Pangeran Diponegoro sempat gemeretak.  Bahkan dua lengan kursi kayu yang kena cengkeram tangan Sang Pangeran yang digdaya itu, sampai pecah berantakan. Namun Pangeran Diponegoro tetap berusaha menahan diri. Begitu juga dengan para pengikutnya.  Lukisan Raden Saleh Syarif Bustaman mengabadikan berbagai ekspresi kekecewaan, kemarahan, serta keputusasaan wajah-wajah para pengikut Diponegoro. Dalam penangkapan itu tidak terjadi insiden kekerasan. Diponegoro juga tidak mengekspresikan perlawanan fi...

Komunalnews.com Spanduk yang bertuliskan mendukung Airlangga Hartarto jadi calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2024 bertebaran di Aceh, khususnya dikota Banda Aceh. pada spanduk tersebut juga tertulis menolak mantan koruptor jadi pemimpin di Aceh. Berdasarkan Pantauan spanduk tersebut tersebar dibanyak lokasi. selain itu juga terdapat beberapa baliho yang terpasang rapi ditempat-tempat promosi. Pada spanduk dan baliho yang tersebar itu , tercatat nama Forum Penyelamat Partai Golkar Aceh."Forum Penyelamat Partai Golkar Aceh Mendukung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024 Tapi menolak mantan koruptor Jadi Pemimpin di Aceh." bunyi tulisan di spanduk dan baliho. Bila merujuk kepada sosok Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesiai ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dia digadang-gadang oleh ader partai berlambang pohon beringin untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024 Sementara kata-kata Menolak Mantan Koruptor Jadi Pemimpin di Aceh, bisa saja sendiri...

 Komunalnews.com Sudah tahukah kamu ada aturan terbaru terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku di 2022 ini? Kalau belum, artikel ini menjadi penting untuk dibaca. Apalagi bagi kamu yang ambil KPR atau Kredit Perumahan Rakyat. Pasalnya, properti yang kamu beli secara kredit tekadang menggunakan sertifikat HGB.  Hak Guna Bangunan (HGB) adalah kewenangan pemerintah kepada warga negara untuk menggunakan lahan yang bukan miliknya. Sertifikat HGB diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan lahan berupa pendirian bangunan atau keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Terkait hal ini Staf Khusus dan Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan bahwa HGB tidak selalu ada di atas tanah negara. Tetapi juga bisa berada di atas tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Sehingga, jika masa sertifikat HGB berakhir dan belum diperpanjang, maka status tanah akan kembali menjadi milik negara atau perusahaan. “Jadi kalau tidak diperpanjang akan ...

 Komunalnews.com Forum penyelamat Partai Golongan Karya (Golkar) Aceh mendukung penuh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 mendatang. Tulisan itu terpampang pada sejumlah titik baliho di Kota Banda Aceh. Diantaranya Simpang empat dekat Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dan arah menuju arah Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang. Pada Baliho tersebut juga bertuliskan, forum tersebut juga menolak mantan koruptor menjadi pemimpin di Aceh.