Langsung ke konten utama

Airlangga Rumuskan Koalisi Besar untuk Pilpres 2024 Seperti Melantai di Bursa Efek Indonesia

Komunalnews.com

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga menggagas mengungkapkan pembentukan koalisi besar untuk Pilpres 2024 mendatang merupakan langkah yang rumit. Dia menganalogikan seperti perusahaan yang mau melantai di Bursa Efek Indonesia.

"Seperti perusahaan masuk IPO persyaratannya banyak ada pajaknya harus clearance, harus punya dana, kan gitu baru bisa listing. Sebelum itu kan gak bisa . baru masuk bursa," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Rencana koalisi besar akan menjadi satu fokus dari Golkar, yakni gabungan dari koalisi lainnya seperti Koalisi Indonesia Besar (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Meski dia belum mau membeberkan siapa saja partai yang sudah menyetujui untuk bergabung.

Secara terpisah, saat ini Golkar dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk membentuk koalisi inti dalam pembentukan koalisi besar. Hal ini berdasarkan hasil pertemuan Airlangga dengan Ketua PKB Muhaimin Iskandar di Restoran Hutan Kota Plataran Senayan, Rabu (3/5/2023).

"Jadi KIB - KIR ini sudah bicara panjang lebar, tinggi rendah, dalam, tetapi kita juga putuskan bahwa ini butuh core, butuh inti, motor penggerak. Dan hari ini dalam silaturahmi dan alhamdullilah kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya," kata Airlangga mengutip CNN Indonesia.

Dimana Airlangga menyebut Golkar dan PKB akan berupaya menggabungkan KIB dan KKIR untuk menjadi koalisi besar.

Airlangga juga menjelaskan hal ini diputuskan menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa ( 2/5/2023). Dimana visi pembangunan ke depan Indonesia berada dipersimpangan menjadi negara maju atau terjebak dalam negara berpendapatan rendah.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya