Langsung ke konten utama

Dito Ariotedjo Ungkap Momen Mendadak Ditelepon Istana Dua Hari Sebelum Dilantik oleh Presiden Jokowi

Komunalnews.com

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menceritakan momen dirinya mendadak ditelepon pihak Istana dua hari sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, dia mendapat arahan khusus dari Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto pada hari yang sama dirinya ditelepon Istana.
 
"Pak Airlangga juga Sabtu malam baru menginformasikan saya," kata Dito Ariotedjo seusai upacara serah terima jabatan (sertijab) di Wisma Kemenpora, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Dito, yang merupakan kader muda Partai Golkar, diminta mencontoh Airlangga dalam memimpin kementerian. Dito diminta bekerja secara profesional.

"Arahan khususnya Pak Airlangga, saya diminta mencontoh beliau. Jadi memimpin kementerian itu harus profesional dan maksimal," ujarnya.

Cerita soal kabar dari Istana ini sebelumnya juga disampaikan Dito saat memberikan sambutan di acara sertijabnya. Dia tak menyangka saat mendapat kabar dirinya ditunjuk sebagai menteri pada Sabtu (1/4) lalu.

"Saya ditelepon hari Sabtu. Ditelepon tiba-tiba, disuruh siap-siap, Minggu siap-siap. Dari hari Senin-lah kemerdekaan saya dan istri saya diambil, tapi nggak papa, demi NKRI," ujar Dito disambut riuh para hadirin.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...