Langsung ke konten utama

Menteri Airlangga Hartarto : Produk UMKM Perlu Terlibat dalam Sistem Ekonomi Digital Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Baik

Komunalnews.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sistem ekonomi digital di Indonesia akan lebih baik jika produk-produk dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil bagian di dalamnya.

"Ekonomi digital Indonesia cukup besar, di tahun 2022 saja sekitar 70 miliar dolar dan di tahun 2025 (diperkirakan) meningkat sebesar 130 miliar AS dan 2030 (diperkirakan) sebesar 300 miliar dolar AS. Dan tentu sistem ekonomi digital akan lebih baik kalau produk UMKM menjadi bagian di dalamnya," kata Airlangga dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa.

Menurut Airlangga, hal tersebut mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen sebagian besar melibatkan kegiatan UMKM. Perbaikan ekonomi, kata dia, akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Sayangnya, Airlangga mengatakan masih banyak UMKM yang belum mempunyai akses terhadap sistem keuangan. Padahal, Indonesia memiliki target inklusi keuangan sebesar 88-90 persen di tahun 2024.

Airlangga kemudian menilai bahwa kehadiran sistem keuangan digital menjadi sangat penting untuk mendorong inklusi keuangan terutama bagi UMKM.

Sehingga, ia pun berharap semakin banyak UMKM yang tergabung dalam sistem keuangan digital agar ekonomi digital terus tumbuh dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

"Onboarding UMKM diperkiraan saat ini baru sekitar 20 juta dari 64 juta UMKM yang ada. Kami berharap dari 64 juta UMKM ini yang onboarding-nya bisa lebih ditingkatkan," ujar Airlangga.

Sedangkan bagi UMKM, menurut Airlangga, ekosistem digital memiliki banyak manfaat di antaranya mempermudah pemasaran produk, proses pembayaran, dan distribusi logistik, serta meningkatkan kualitas produksi, hingga ketahanan UMKM terhadap gejolak krisis.

Selain itu, kata dia, ekosistem digital juga sangat memungkinkan para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan-pendampingan yang akan sangat berguna bagi pertumbuhan bisnis mereka.

"Sehingga menjadi penting bahwa onboarding sistem digital ini bisa dirasakan di masyarakat, apalagi pemerintah juga terus mendorong agar e-commerce itu jadi bagian dari (pengembangan) UMKM," kata Airlangga.

Komunalnews.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...