Kemendagri Bahas Ekosistem Pemilu Sehat Di Webinarnya Secara Online

Komunalnews.com

Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI melalui Direktorat Poldagri gelar webinar dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sebagai upaya untuk membangun ekosistem pemilu yang sehat.

Webinar ini mengangkat tema ‘Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda. Politik Uang : Potensi, Pencegahan dan Penindakan’. Webinar ini berlangsung secara daring, di Ruang Rapat Gedung F lantai 4, Kemendagri, Jakarta Pusat, (9/2/2023).

Direktur Poldagri, Syarmadani dalam sambutannya membuka acara webinar ini mewakili Dirjen Politik dan PUM Kemendagri menyampaikan, tujuan pelaksanaan webinar ini diharapkan dapat membangun sebuah pemahaman apa yang dimaksud dengan ‘Politik Uang’. 

“Ancaman apa yang ada dibalik politik uang ?. Bagaimana kita menangani politik uang ?. Bagaimana kita mencegah politik uang ? secara langsung berhadapan dengan masalah politik uang. Bersama-sama dengan stakeholder yang mempunyai jaringan untuk menggerakkan dan mengikis politik uang," ucap Syarmadani. 

“Hal-hal seperti ini tentu kita sadari bersama sesuatu yang harus kita kikis, sesuatu yang semestinya tidak menjadi bagian dari kegiatan demokrasi kita. Termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan bermasyarakat," sambungnya. 

Politik uang adalah suatu perilaku yang sudah hadir di masyarakat. Politik uang ini terjadi ketika ada yang memberi dan menerima. Karakter publik sangat menentukan disini, ketika ada yang memberi tetapi publik tidak mau menerima tentu tidak akan terjadi politik uang karena motif politik tertentu.

“Akhir-akhir ini keadaannya semakin membahayakan terlebih ketika diadakan survei. Masyarakat masih ada sebagian bahkan jumlahnya cukup besar yang setuju terhadap keberadaan politik uang. Apalagi praktek-praktek dilapangan tentu banyak cerita politik uang ini masih berlangsung," ujar Syarmadani.

“Kondisi ini tentu akan sangat membahayakan bagi Republik ini. Posisi politik uang ini akan menggerus nilai identitas demokrasi, menggerus keadilan, dan bisa jadi politik uang ini justru akan menumbangkan demokrasi," lanjutnya.

“Harapan kita sebagai penyelenggara pemerintahan, konsolidasi politik bisa berjalan dengan baik dengan benar-benar menggunakan hati nurani dan rasionalitas yang terbangun di masyarakat. Yang akhirnya selain meningkatkan kualitas demokrasi di Republik ini juga akan mengubah cara pandang Dunia terhadap Indonesia," pintanya. 

“Memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi sekali lagi dengan kerja kita bersama dengan kolaborasi semua pihak dan semua unsur komponen bangsa ini, mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat terutama pada saat pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang, praktek-praktek politik uang ini bisa kita tekan”. tutupnya. 

Webinar ini dihadiri oleh Organisasi Pemerintah daerah (OPD), Komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin, Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Amir Yanto, Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Beren Rukur Ginting, Baintelkam Polri, Agus Sutrisno. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rifki Arif Budianto. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Jajaran Penyelenggara Pemilu KPU RI, Bawaslu RI Provinsi Kabupaten/Kota.

Komunalnews.com