Langsung ke konten utama

Airlangga Mendorong Kinerja Partai Golkar Dalam Memenangkan Pemilu 2024

Komunalnews.com

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan seluruh kader agar bekerja keras dalam memenangkan Pemilu 2024. Menurutnya, ada alasan yang visioner jika Partai Golkar bisa tetap berada di dalam pemerintahan. Seperti, membuat masyarakat Indonesia sejahtera.


"Kalau Partai Golkar memenangkan pemilu, maka tentu banyak program yang bisa dibuat Partai Golkar dan rakyat akan sejahtera," ucap Airlangga (11/2/2023).



Ia menilai mayoritas kader Golkar sangat memahami persoalan ekonomi di Indonesia. Sehingga jika ada kader Golkar di jajaran pemerintahan, program ekonomi akan lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ekonomi nasional.



Airlangga juga mencontohkan salah satu program yang saat ini terus didorong pemerintah yaitu hilirisasi. Dengan program itu, maka RI tidak lagi bergantung pada komoditas. Terlihat dari pengalaman, perekonomian Indonesia juga ikut turun akibat menurunnya komoditas.



Selain itu, pada abad 16 dan 17 Maluku sempat mengalami era kejayaan komoditas. Saat itu, Maluku bahkan menjadi kontributor utama komoditas yang membuat Belanda menjadi negara terbesar di zaman itu karena perdagangan komoditasnya. Namun sayangnya hari ini hasil komoditas tersebut tak lagi berbekas.



"Sekarang kita mendapatkan kesempatan kedua, dengan hilirisasi mineral, baja, contoh nikel. Nikel di tahun 2014 ekspornya US$ 1,1 miliar, nah tahun kemarin itu sudah US$ 22, itu lebih dari Rp 300 triliun. Itu menjadi salah satu hal yang konkret," ujarnya.



Airlangga menegaskan program hilirisasi akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Menurutnya, Golkar siap mendorong agar kekayaan mineral dapat memberikan nilai tambah untuk Indonesia.



"Kemarin atau sampai hari ini, ekspor menghasilkan dolar, dolar itu hanya dgicatat di Indonesia. Tidak disuruh parkir di Indonesia, nah kemarin dengan arahan Pak Presiden dolar itu wajib diparkir di Indonesia," imbuhnya.



Saat ini pemerintah tengah mengolah kebijakan dolar wajib ditaruh di Indonesia minimal selama tiga bulan. Ia juga mengatakan kebijakan ini membuka potensi pendapatan negara dari devisa hingga mencapai US$ 50 miliar dalam satu tahun.



"Ini sebuah angka yang luar biasa. Saya hanya ingin katakan kepada seluruh kader Partai Golkar bahwa yang ngerti begini-beginian ini hanya kader Golkar," paparnya.

Komunalnews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya