Langsung ke konten utama

Dokumen Supardjo Beberkan Analisis Mengapa Operasi G30S Gagal

 

Komunalnews.com    

John Roosa, seorang penulis buku "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto" yakin ada hal baru yang bisa diketengahkan mengenai G30S melalui dokumen yang ditulis Supardjo. Didorong keringintahuannya, ia mendatangi penyimpanan arsip militer di Dinas Dokumentasi Museum Satria Mandala, Jakarta.

Di sana, Roosa membaca pernyataan Supardjo di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub pada 1967 berikut bukti-bukti yang diajukan mahkamah kepadanya. Pada ujung bundel terakhir itulah, di bagian yang ditandai "Barang-Barang Bukti", ia menemukan analisis Supardjo tentang kegagalan G30S.

Dokumen itu adalah analisis Supardjo pascaperistiwa G30S yang ia tulis dengan jujur. Supardjo menulis dokumen itu sekitar 1966 saat ia masih dalam persembunyian, ia pun akhirnya ditangkap pada 12 Januari 1967. 

Namun, dokumen tersebut terabaikan bertahun-tahun. A.H. Nasution yang berhasil lolos dalam penculikan G30S bahkan memuat kutipan dokumen itu dalam otobiografinya. Meski begitu, Nasution tidak berkomentar apa-apa.

Pengabaian dokumen itu disayangkan oleh Roosa. Karena dokumen itu adalah sumber utama informasi terbanyak mengenai G30S yang ditulis orang terdekat para pelaku inti selama gerakan berlangsung.

Menurut analisis Roosa, dokumen itu dimaksudkan untuk orang-orang yang berhubungan dengan G30S supaya belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebagai dokumen internal, dokumen itu lebih andal daripada kesaksian-kesaksian para pelaku yang diberikan di depan interogator dan mahkamah militer.

Keaslian dokumen Supardjo dikonfirmasi oleh wakil komandan G30S sekaligus seorang letkol Angkatan Udata, Heru Atmojo. Ia bahkan pernah diberi salinannya oleh Supardjo untuk dibaca di dalam penjara.

Lantas, apa isi dokumen Supardjo? Secara garis besar, dokumen berjudul "Beberapa Pendapat Jang Mempengaruhi 'Gejala G30S' Dipandang dari Sudut Militer" itu memuat analisis postmortem Supardjo mengenai kegagalan G30S.

Menurut dia, sebagian besar penyebab kehancuran G30S adalah karena ketidakmampuannya sendiri. G30S tidak memiliki rencana matang selain penculikan tujuh jenderal, tidak memanfaatkan radio tidak mampu membuat keputusan, dan bahkan tidak memberi makan pasukannya.

G30S dilihatnya sebagai pelajaran memprihatinkan tentang apa yang terjadi jika orang sipil merancang aksi militer. Sjam yang merupakan orang sipil menempatkan diri sebagai pimpinan G30S dan menggertak Biro Chusus PKI supaya memberi laporan yang sesuai dengan agendanya sendiri.

Ia juga mengabaikan kritik dari perwira militer yang bekerja sama dengannya, serta mencampuradukkan paradigma aksi militer yang bersifat rahasia dengan mobilisasi rakyat sipil yang bersifat terbuka.

Secara gamblang, Supardjo dalam dokumennya bahkan mengatakan Sjam adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam memulai dan merancang G30S. Meski begitu, Sjam bukanlah aktor sesungguhnya karena ka masih memiliki atasan dalam G30S yang tidak diketahui oleh Supardjo. 

Melalui dokumennya, Supardjo tidak sedang menjunjung martabat lembaganya, yaitu militer Indonesia. Justru, ia menulis sebagai pengikut setia PKI yang berniat mendidik "kawan pimpinan", terlepas penyesalannya karena telah menaruh kepercayaan mendalam kepada Sjam dan setelah menyadari rencana G30S yang tidak logis.

Supardjo tidak menyesali kesetiaannya itu. Ia bahkan menyalahkan kawan sesama perwiranya, dalam satu alinea di dokemen itu, karena tidak bisa melaksanakan tugas revolusioner. 

Ia juga menghargai profesinya dnegan sungguh-sungguh. Meski fasih dalam strategi militer, ia yakin militer seharusnya mengabdi kepada politik revolusioner daripada politik elitis pro-barat yang diajukan Nasution. Dokumen itu juga menjadi kritik intern oleh seorang loyalis partai yang dikecewakan oleh langkah-langkah yang diambil pimpinan partai.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...