Langsung ke konten utama

Alasan DN Aidit Menghapus Kata Achmad Pada Namanya


Komunalnews.com

 Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit lahir di Tanjung Pandan, Belitung, pada 30 Juli 1923. Ayahnya, Abdullah Aidit, merupakan sosok terpandang karena pernah memimpin perlawanan pada Belanda dan menjadi anggota DPR sementara. 

Aidit lahir dari lingkungan keluarga yang Islami. Ayahnya pernah mendirikan perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Ketika lahir ayahnya memberi nama Achmad Aidit.

Achmad Aidit merupakan anak sulung dari enam bersaudara. Dua di antaranya adik tiri.

Di awal 1936, Achmad Aidit yang baru berusia 13 tahun menyatakan niatnya keluar dari kampong. “Aku mau ke Batavia” katanya seperti dikutip dari buku Aidit: Dua Rupa Wajah Dipa Nusantara. Setibanya di Batavia, Aidit ditampung di rumah seorang pegawai polisi bernama Marto di kawasan Cempaka Putih. Marto merupakan kawan Abdullah.

DN Aidit awalnya ingin melanjutkan sekolah menengah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Namun hal itu batal karena waktu pendaftaran sudah ditutup. Ia beralih ke Middestand Handel School (MHS), sebuah sekolah dagang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Idealisme dan bakat kepemimpinan DN Aidit lebih menonjol di antara kawan sebayanya di MHS. Pernah sekali ia mengorganisasi kawannya untuk melakukan bolos massal demi mengantarkan jenazah pejuang kemerdekaan, Muhammad Husni Thamrin, yang ketika itu akan dimakamkan. Aidit tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya di MHS, dia lebih aktif di kegiatan luar sekolah.  

Situasi politik ibu kota menarik bagi Aidit. Ia bergabung dengan Persatuan Timur Muda (Pertimu) yang  dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), di bawah pimpinan Amir Sjariffudin dan Ahmad Kapau Gani. Di organisasi ini persinggungan DN Aidit dengan politik makin menjadi-jadi. Bahkan Ia diangkat menjadi Ketua Umum Pertimu hanya dalam waktu singkat.

Pada masa inilah ia memutuskan mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Menurut adik-adiknya, pergantian nama itu dilatarbelakangi perhitungan politik.

Perubahan nama tadi tidak langsung diterima Abdullah, lantaran nama Achmad Aidit sudah kadung tercetak di slip gajinya sebagai putra sulung keluarga itu. Perubahan ini akan menimbulkan banyak persoalan jika nama itu mendadak lenyap dari daftar keluarga.

Abdullah dan Aidit berkirim surat beberapa kali, hingga Abdullah menyerah. Mereka  bersepakat, nama DN Aidit baru akan dipakai jika sudah ada pengesahan dari notaris dan kantor Burgelijske Stand-atau catatan sipil.

Sejak perubahan nama itu, tidak banyak orang mengetahui asal-usul DN Aidit.  Dia sering disebut sebut berdarah Minangkabau, dan “DN” di depan namanya adalah singkatan "Djafar Nawawi". Hingga akhirnya DN Aidit lebih dikenal sebagai seorang pemimpin Ketua Central Comitte Partai Komunis Indonesia (CC-PKI) pada 1954.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...