Langsung ke konten utama

Aksi Mahasiswa KAMI dan TNI AD, Dorong MPRS Cabut Gelar Presiden Seumur Hidup


 Komunalnews.com

Sejarah mencatat bahwa mahasiswa selalu memegang peran penting dalam setiap pergantian rezim. Dalam transisi Rezim Demokrasi Terpimpin menuju Rezim Orde Baru, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI memegang peran penting dalam melengserkan Presiden Soekarno pada waktu itu. Dalam upaya melengserkan Presiden Soekarno, KAMI mendapat banyak dukungan dari beberapa aktor politik lain. 

Pembentukan KAMI sebagai organisasi mahasiswa anti-Komunisme (anti-PKI) dan anti-Soekarno tentu tidak bisa dilepaskan dari Peristiwa G30S. M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since 1200 c. mencatat bahwa Peristiwa G30S membuat sentimen terhadap komunisme dan Pemerintahan Sukarno menguat. Sentimen tersebut semakin menguat dalam internal kelompok yang sebelumnya telah berseberangan dengan PKI dan Sukarno, yakni TNI-AD, PSI, dan kelompok religius. 

Kelompok-kelompok tersebut pun akhirnya mengarahkan dukungan kepada gerakan-gerakan mahasiswa yang mencoba mempreteli kekuasaan Sukarno dan PKI. Salah satunya adalah KAMI, yang diinisiasi okeh kubu sayap kanan Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Dalam memberikan dukungan terhadap KAMI, TNI AD merupakan salah satu pendukung yang unik. 

Keunikan tersebut terletak pada motif pemberian dukungan TNI-AD terhadap KAMI. Berbeda dengan kelompok lain, TNI AD memberikan dukungan kepada KAMI bukan karena kesamaan haluan politik atau ideologi, melainkan karena kepentingan untuk memprotes Presiden Sukarno. Dikutip dari YUPA: Historical Studios Journal, TNI-AD memberikan dukungan kepada KAMI karena TNI-AD tidak bisa melancarkan protes secara langsung kepada Presiden Sukarno. Sebab, Presiden Sukarno adalah Panglima TNI Tertinggi. 

Secara legal-institusional, TNI AD tidak dibenarkan melancarkan protes terhadap Panglima Tertinggi TNI, yakni Presiden. Karena itu, dalam upaya melengserkan Presiden Sukarno, TNI AD melakukan langkah-langkah yang lebih lembut. Alih-alih melakukan protes secara langsung, TNI AD melakukan aksi kudeta merangkak, yakni serangkaian aksi kudeta yang dilakukan secara perlahan-lahan dengan mendukung gerakan-gerakan sosial yang menentang Presiden. 

Setelah dukungan TNI AD terhadap KAMI membuahkan hasil, mereka akhirnya terlibat dalam politik tingkat tinggi, yakni dalam sidang MPRS. AH Nasution, petinggi TNI yang bertugas sebagai Ketua MPRS, akhirnya mencabut gelar Presiden Seumur Hidup yang dipegang Soekarno dalam sidang MPRS. Selanjutnya, Mayjen Soeharto melalui Supersemar melakukan penataan ulang Kabinet Indonesia pada 1966, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Rezim Orde Baru. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya