Aksi Mahasiswa KAMI dan TNI AD, Dorong MPRS Cabut Gelar Presiden Seumur Hidup

 Komunalnews.com

Sejarah mencatat bahwa mahasiswa selalu memegang peran penting dalam setiap pergantian rezim. Dalam transisi Rezim Demokrasi Terpimpin menuju Rezim Orde Baru, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI memegang peran penting dalam melengserkan Presiden Soekarno pada waktu itu. Dalam upaya melengserkan Presiden Soekarno, KAMI mendapat banyak dukungan dari beberapa aktor politik lain. 

Pembentukan KAMI sebagai organisasi mahasiswa anti-Komunisme (anti-PKI) dan anti-Soekarno tentu tidak bisa dilepaskan dari Peristiwa G30S. M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since 1200 c. mencatat bahwa Peristiwa G30S membuat sentimen terhadap komunisme dan Pemerintahan Sukarno menguat. Sentimen tersebut semakin menguat dalam internal kelompok yang sebelumnya telah berseberangan dengan PKI dan Sukarno, yakni TNI-AD, PSI, dan kelompok religius. 

Kelompok-kelompok tersebut pun akhirnya mengarahkan dukungan kepada gerakan-gerakan mahasiswa yang mencoba mempreteli kekuasaan Sukarno dan PKI. Salah satunya adalah KAMI, yang diinisiasi okeh kubu sayap kanan Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Dalam memberikan dukungan terhadap KAMI, TNI AD merupakan salah satu pendukung yang unik. 

Keunikan tersebut terletak pada motif pemberian dukungan TNI-AD terhadap KAMI. Berbeda dengan kelompok lain, TNI AD memberikan dukungan kepada KAMI bukan karena kesamaan haluan politik atau ideologi, melainkan karena kepentingan untuk memprotes Presiden Sukarno. Dikutip dari YUPA: Historical Studios Journal, TNI-AD memberikan dukungan kepada KAMI karena TNI-AD tidak bisa melancarkan protes secara langsung kepada Presiden Sukarno. Sebab, Presiden Sukarno adalah Panglima TNI Tertinggi. 

Secara legal-institusional, TNI AD tidak dibenarkan melancarkan protes terhadap Panglima Tertinggi TNI, yakni Presiden. Karena itu, dalam upaya melengserkan Presiden Sukarno, TNI AD melakukan langkah-langkah yang lebih lembut. Alih-alih melakukan protes secara langsung, TNI AD melakukan aksi kudeta merangkak, yakni serangkaian aksi kudeta yang dilakukan secara perlahan-lahan dengan mendukung gerakan-gerakan sosial yang menentang Presiden. 

Setelah dukungan TNI AD terhadap KAMI membuahkan hasil, mereka akhirnya terlibat dalam politik tingkat tinggi, yakni dalam sidang MPRS. AH Nasution, petinggi TNI yang bertugas sebagai Ketua MPRS, akhirnya mencabut gelar Presiden Seumur Hidup yang dipegang Soekarno dalam sidang MPRS. Selanjutnya, Mayjen Soeharto melalui Supersemar melakukan penataan ulang Kabinet Indonesia pada 1966, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Rezim Orde Baru.