Langsung ke konten utama

2 Tugas Besar Airlangga yang Ingin Dicapreskan Golkar


 Komunalnews.com

Partai Golkar ingin mengusung ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden 2024. Airlangga Hartarto yang juga menjabat menteri koordinator perekonomian, dinilai harus sering tampil sebagai ketua umum Golkar agar bisa bersaing menuju 2024.
Pakar politik Adi Prayitno, menyebut Airlangga masuk kategori capres realistis karena ketua umum parpol yang punya tiket daftar ke KPU. Agak aneh jika Golkar mendukung orang lain, menurutnya.

"Untuk apa berpartai kalau tak berani jagokan kader mereka. Cuma problemnya, ada 2 tugas besar Airlangga yang perlu segera dikebut," kata Adi Prayitno, Senin (25/10/2021).

Dua pekerjaan rumah Airlangga itu, kata Adi, salah satunya menaikkan elektabilitas dengan memaksimalkan posisi sebagai ketum Golkar dan menteri koordinator atau menko. Airlangga disarankan lebih sering tampil sebagai politikus ke depannya, bukan menteri Presiden Jokowi.

"Bahkan Airlangga harus banyak tampil sebagai ketum Golkar ketimbang menko untuk memberikan 'nilai pembeda' ke publik. Kedua, mengkonversi suara Golkar yang di kisaran angka 12 persen menjadi suara Airlangga yang hanya 1 persen. Tentu ini problem serius karena ada gap antara suara partai dengan suara pribadi Airlangga," katanya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik itu menyebut Golkar sangat mungkin berkoalisi dengan semua partai politik yang satu perahu mendukung Jokowi saat ini. Menurutnya, chemistry itu sudah terbangun.

"Kalau berkoalisi dengan nonpemerintah sangat mungkin Golkar bisa berhadap-hadapan dengan Jokowi dan PDIP yang pastinya punya jagoan sendiri," ujar Adi.

Sekali lagi Adi menyebut Airlangga harus banyak tampil sebagai ketum Golkar untuk merespons isu-isu mutakhir. Menurutnya, Golkar dan Airlangga bisa mendapat keuntungan politik jika melakukan hal itu.

"Setidaknya ada insentif ke Golkar dan pribadi ke Airlangga. Selama ini Airlangga banyak tampil sebagai menko, sekeren apapun prestasinya yang dapat nilai positif hanya Jokowi," ujar Adi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...