Langsung ke konten utama

Airlangga Hartarto Usul Masa Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang, Sekjen Jokpro 2024: Satu Per Satu Elit Parpol Sadar

Komunalnews.com

Ia mengemukakan, aspirasi itu muncul dari petani dalam sesi tanya jawab dengan Airlangga, saat itu mereka menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangannya.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga mengemukakan, harus menerina aspirasi dari para petani tersebut.

"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” kata Airlangga.

Sekretaris Jenderal Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 Timothy Ivan Triyono menanggapi positif pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Ia mengaku bersyukur terkait pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.

"Kami sangat bersyukur sekaligus gembira ya, karena satu per satu elit partai politik sudah mulai menyadari bahwa ada dorongan dan aspirasi publik yang begitu besar yang menginginkan Pak Jokowi lanjut di periode ketiga. Jokpro 2024 mengucap terima kasih kepada Ketum partai Golkar Pak Airlangga yang berjanji akan menyampaikan aspirasi Jokowi 3 periode ini kepada pimpinan partai politik yang lain," ujar Timothy

Timothy berharap, aspirasi tersebut direspon positif MPR RI agar berkenan untuk melaksanakan amandemen UUD 1945 dalam waktu dekat. Timothy menambahkan bahwa wacana Jokowi 3 periode bukan hanya mimpi di siang bolong. 

Jokpro memandang bahwa pada akhirnya gagasan Jokowi 3 periode, bukan hanya wacana atau mimpi di siang bolong, sudah mulai terlihat bahwa cita-cita rakyat Indonesia yang ingin Presiden Jokowi maju lagi untuk tiga periode akan segera terwujud. Kami meyakini pada akhirnya nanti, semuanya akan Jokowi 3 periode, salam 3 jari," ucap dia . 

Jokpro 2024, kata Timothy, akan terus menggaungkan Jokowi tiga periode.

"Jokpro akan terus menggaungkan gagasan Jokowi 3 periode ke depan, agar usulan amandemen UUD 1945 segera dilaksanakan dalam waktu dekat," katanya.

Sebelumnya, sehari setelah Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan pemilu ditunda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan hal serupa. 

Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Presiden kepada Presiden Jokowi dari petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak, Riau.

Aspirasi tersebut berkenaan dengan keinginan petani tersebut agar Jokowi kembali memimpin Indonesia sebagai presiden. 


 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...