Langsung ke konten utama

Penyebab Runtuhnya Majapahit, Berikut Penjelasannya

Komunalnews.com

Kerajaan Majapahit atau sering disebut juga dengan nama Wimatikta merupakan kerajaan besar di Nusantara Sejak pemerintahan Sri Kertajasa Jayawarddhana tahun 1293, kerajaan Majapahit mengalami pasang surut.

Ini merupakan sesuatu yang wajar karena selama kurun waktu 2 abad tentu saja suatu kerajaan akan mengalami perubahan-perubahan, baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal.

Namun, suatu kenyataan bahwa kerjaan Majapahit merupakan kerajaan pada masa Hindu Budha yang paling lama bertahan dan paling luas wilayahnya. Majapahit mengalami zaman keemasannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan pembantu setianya Patih Hamangkubhumi Gajah Mada. Daerah taklukannya sangat luas, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Iran.

Meski kerajaan besar, pada akhirnya kerjaan Majapahit runtuh setelah lebih dari dua abad berkuasa. Berikut ini informasi mengenai penyebab runtuhnya majapahit, lengkap dengan penjelasannya telah dirangkum:

Penyebab Runtuhnya Majapahit
Kerajaan yang besar dan kuat ini dalam perjalanan di kancah panggung sejarah kebudayaan Indonesia sering mengalami musibah. Musibah pertama yang menimpa terjadi pada tahun 1364 M, yaitu meninggalnya Patih Hamangkubhumi Gajah Mada. Disusul dengan musibah berikutnya yang terjadi 25 tahun sesudahnya, yaitu meninggalnya Raja Hayam Wuruk.

Sepeninggal kedua pimpinan tersebut, Kerajaan Majapahit mulai menampakkan tanda-tanda kesuramannya. Kebesaran dan kejayaan Kerajaan Majapahit yang telah mencapai puncak keemasannya berangsur-angsur mulai surut. Hal ini juga disebabkan antara lain:

1. Kematian Patih Gadjah Mada

Penyebab runtuhnya Majapahit yang pertama adalah kematian patih Gadja Mada. Sepeninggal Patih Gadjah Mada, kerajaan-kerajaan taklukan mulai mengangkat senjata dan tidak mau lagi mengakui keberadaan Kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan tidak ada lagi seorang pemimpin yang mampu mengendalikan roda pemerintahan kerajaan yang besar dan luas pengaruh serta kekuasaannya tersebut.

2. Pertentangan intern di dalam keluarga kerajaan

Penyebab runtuhnya Majapahit berikutnya adalah adanya pertentangan intern di dalam keluarga kerajaan. Hal ini tak lain disebabkan karena masing-masing berkeinginan menduduki jabatan tertinggi sebagai raja Majapahit.

Sebagai contoh: Perang Paregreg antara Wikramawardhana (suami Kusumawardhani) dengan Bhre Wirabhumi . Bhre Wirabhumi berkeinginan menjadi orang nomor satu di Majapahit, tetapi tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena Bhre Wirabhumi adalah anak Hayam Wuruk dengan istri selir.

    Penyebab Lain Runtuhnya Majapahit

3. Ekspansi Tiongkok
Selain karena kematian patih Gadjah Mada dan pertentangan intern di dalam keluarga kerajaan, penyebab runtuhnya Majapahit juga dikarenakan adanya ekspansi Tiongkok. Munculnya kekuatan baru dari sebelah timur, yaitu ekspansi Tiongkok di bawah Dinasti Ming.

4. Pengaruh Islam

Penyebab runtuhnya Majapahit selanjutnya ialah karena pengaruh Agama Islam. Islam mulai menyusup ke dalam lingkungan Kerajaan Majapahit yang berlandaskan Hindu.

Rapuhnya Kerajaan Majapahit dari dalam sendiri, yaitu dengan adanya pertentangan antar anggota keluarga, maka pengaruh Islam tersebut lebih mudah masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Dengan demikian hal ini secara tidak langsung mempercepat mundumya Kerajaan Majapahit.


 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...