KOMUNALNEWS.COM

 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta doa alim ulama di Sulawesi Selatan agar Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 yang kini memasuki siklus ketiga. Airlangga mengatakan, saat ini kasus aktif di Sulsel sekitar 10 ribu. Jumlah ini turun jauh dibandingkan dengan jumlah kasus delta sebelumnya. Ini juga menunjukkan jika pandemi sudah mulai turun jauh dari puncaknya. “Alhamdulillah semua berkat kerja penanganan COVID-19 dan berkat dukungan serta doa para kiai dan ulama semua,” kata Airlangga dalam Forum Silaturahmi Ulama dan UMKM Pondok Pesantren di Hotel Claro, Makassar Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengakui peran kiai dan ulama sangat besar dalam mendukung setiap program pemerintah, termasuk dalam penanganan pandemi. Di Sulsel sendiri, masyarakat sudah disuntik vaksin dosis pertama sebanyak 85 persen, dan dosis kedua sudah mencapai 79 persen dari target sebesar 70 persen. “Peran kiai ini sentral dalam vaksinasi, karena jika

 Komunalnews.com Politikus PDIP Masinton Pasaribu mencurigai keberadaan sosok seperti mantan Ketua MPR RI, Harmoko, di balik usul penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, menurutnya, demokrasi sejatinya mengedepankan dialog, bukan bersifat seperti perintah dari dari atasan ke bawahan. Sebagai informasi, Harmoko merupakan sosok yang melapor kepada Presiden kedua RI Soeharto pada 1997 silam. Kala itu, Harmoko melapor ke Soeharto dengan  mengklaim rakyat masih menghendaki penguasa Orba tersebut untuk dipilih kembali oleh MPR menjadi Presiden RI. "Sejatinya demokrasi itu adalah dialog, bukan top down, bukan gaya ngatur-ngatur, bukan hanya omong kosong. Semoga saya singgung lagi, tidak terjebak dengan menteri ala Harmoko jilid dua," kata Masinton saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Ia menyebut pihak yang bertindak seperti Harmoko tersebut mengklaim rakyat menghendaki Joko Widodo (Jokowi) untuk maju untu

 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Forum Silaturahmi Ulama dengan perwakilan Alim Ulama dan UMKM Pondok Pesantren (Ponpes) se-Sulawesi Selatan, di Makassar. Airlangga mengapresiasi peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat punya peranan penting dalam mendorong tingkat kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan (prokes). Selain itu juga memberikan kepercayaan diri untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. "Kami ucapkan terima kasih kepada para alim ulama Provinsi Sulsel (Sulawesi Selatan) yang telah mendukung program vaksinasi COVID-19 dengan mensosialisasikan bahwa vaksin itu halal dan aman. Kami mohon doanya dari para alim ulama dan pengurus ponpes sekalian agar kita dapat segera keluar dari krisis kesehatan ini dan segera dapat memulihkan ekonomi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis

 Komunalnews.com Sebenarnya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden itu merupakan kehendak Rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? apakah melalui Partai Politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui Survey atau analisa Big Data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan. Kalau kehendak Rakyat di ukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan Rakyat yang menyerap aspirasi dari Rakyat melalui seluruh struktur partai hingga Rt/Rw maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan Presiden untuk di setujui Parlemen karena partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi sementara yang setuju hanya 187 kursi. Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya. Kalau menurut Muhaimin ketua PKB dan Luhut Binsar Panjaitan, ber

 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuka acara Opening Ceremony Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022. Dalam sambutannya, Airlangga menyampaikan potensi industri kopi di Indonesia. Ia menjelaskan kopi merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Ini mengingat kopi merupakan komoditas perkebunan ketiga terbesar setelah sawit dan karet dengan persentase kontribusi terhadap PDB perkebunan sebesar 16,15%. Airlangga menyebutkan sekitar 7,8 juta jiwa menggantungkan hidupnya dari perkebunan kopi. Indonesia juga merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Melalui peran ini, industri kopi mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang di Indonesia. "Dalam 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar 250%," ujarnya dalam keterangan tertulis Lebih lanjut, Airl

 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang tumbuh signifikan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan dalam hal digitalisasi. Ia menjelaskan, pemerintah kini tengah melakukan akselerasi transformasi digital, salah satunya dengan pengembangan keterampilan digital pada generasi Z dan milenial. Menurut Airlangga, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai lebih dari 191 juta orang, dan sebagian besarnya merupakan generasi Z. Hingga 2030 Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. "Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai Rp 4.434 triliun kepada PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 16% dari PDB. Peluang besar ekonomi digital Indonesia ini har

 Komunalnews.com Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode berpotensi melahirkan kerusuhan sosial. Apalagi jika tidak ada alasan yang kuat. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan kerusuhan sosial bisa terjadi mengingat kondisi sulit masyarakat Indonesia masih sulit usai dihajar pandemi Covid-19. "[Menunda pemilu] berpotensi melahirkan kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi," kata Ardian dalam konferensi pers virtual. Berdasarkan hasil survei pihaknya, ia menjelaskan, mayoritas masyarakat menolak usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 ataupun perubahan periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hasil itu diperoleh dari survei yang digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022, dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampel

 Komunalnews.com Anggota DPR sekaligus politikus PDIP, Adian Napitupulu menyindir balik Kepala Bappilu DPP  Partai Demokrat  Andi Arief mengenai rencana tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Andi sempat menuding Sekjen  PDIP  Hasto Kristiyanto mendalangi penambangan andesit di Wadas. "Saya berharap apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi Demokrat itu bukanlah pernyataan resmi Partai Demokrat," kata  Adian Napitupulu  dalam keterangan pers, J Adian menilai cuitan petinggi Demokrat itu muncul karena pendukung Ganjar yang mulanya sopan justru sekarang menyerang partai Demokrat. "Apa hubungan antara perubahan kesopanan pendukung Ganjar dengan sekjen PDIP sehingga harus dipertanyakan seperti itu? Pendukung Ganjar yang berubah tidak sopan, kenapa sekjen PDIP yang dipertanyakan," ujar Adian.  Mantan Aktivis 98 itu mengungkapkan pendukung Ganjar ada yang berasal dari partai selain PDIP. Tak menutup kemungkinan, ada kader Partai Demokrat y

 Komunalnews.com Pada agresi militer Belanda ke 2, Soekarno-Hatta memilih tetap bertahan di Jogjakarta yang sejak 4 Januari 1946 menjadi Ibukota Negara. Berikutnya Soekarno-Hatta ditangkap pada 19 Desember 1948 saat Belanda berhasil kuasai Jogjakarta. Kemudian Soekarno-Hatta dibuang Belanda ke Brastagi hingga Bangka. Beberapa waktu sebelum Soekarno-Hatta ditangkap, mereka sempat memandatkan pada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Soekarno Hatta juga mempersiapkan rencana antisipasi kemungkinan terburuk dengan mempersiapkan Exile Goverment (Pemerintahan dalam pengasingan) di New Delhi India yang dipimpin oleh A.A Maramis dan Dr Soedarsono jika PDRI tidak berjalan. Pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara kemudian membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Berikutnya Syafruddin Prawiranegara melalui PDRI membagi wilayah Sumatera menjadi 5 pemerintahan militer namun hingga awal Mei 1949  kabinet PDRI tid

 Komunalnews.com PRABU Siliwangi muncul selepas wafatnya Prabu Maharaja Linggabuana yang juga dikenal (Prabu Wangi), raja dari Kerajaan Sunda Galuh yang terbunuh dalam peristiwa perang bubat pada tahun 1357 Masehi, yang tidak lain adalah buyutnya. Menurut beberapa sejarawan, raja-raja yang memerintah di Kerajaan Sunda Galuh dijuluki Prabu Siliwangi. Karena memang secara bahasa, Siliwangi berasal dari dua kata bahasa Sunda Kuno, yaitu Sili dan Wangi , sili berartu pengganti, sementara wangi merujuk pada Prabu Wangi atau Prabu Maharaja Linggabuana. Atas dasar hal inilah, sejarawan meyakini raja yang bergelar Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, dimulai dari raja yang memerintah setelah Prabu Linggabuana hingga runtuhnya Kerajaan Sunda-Galuh (Pajajaran).  Meskipun Raja-Raja Sunda yang mendapatkan julukan Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, Prabu Siliwangi yang paling terkenal merujuk pada Raja Pajajaran pertama, yaitu Raja Gabungan dari Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Raja yang dimaksud

 Komunalnews.com Wacana penundaan jadwal Pemilu 2024 diutarakan sejumlah tokoh politik. Ahli hukum tata negaraYusril Ihza Mahendra mengatakan, sejauh ini tidak ada lembaga yang berwenang untuk melakukan penundaan pemilu. “Sebagai negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang-undang juga demikian. Kalau pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya?” kata Yusril dalam keterangan tertulis. Yusril mengatakan, konsekuensi dari penundaan pemilu harus dipertimbangkan, karena masa jabatan presiden, wapres, kabinet, DPR, DPD dan MPR akan habis dengan sendirinya. “Lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut? Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan?” ujar Yusril. Ketua PBB itu mengatakan, apabila hanya asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tanpa dasar konstitusional da

 Komunalnews.com Malam 11 Maret 1966, usai bertemu dengan Presiden Sukarno di Istana Bogor, Amirmachmud, M. Jusuf, dan Basuki Rachmat langsung meluncur ke Jakarta. Ketiga jenderal Angkatan Darat (AD) itu bergegas menemui Jenderal Soeharto di kediamannya. Bertiga mereka membawa Surat Perintah yang baru saja diteken oleh Sukarno. Supersemar, demikian kini publik menyebutnya, memberi mandat kepada Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Mendataris MPRS". Setelah berkoordinasi dengan sejumlah perwira Kostrad dan perwakilan mahasiswa, Jenderal Soeharto memerintahkan pembuatan rancangan surat keputusan pembubaran PKI. Subuh hari, Jenderal Soeharto, dengan mengatasnamakan Presiden Sukarno, menandatangani surat pembubaran PKI itu. RRI kemudian langsung mengumumkan pembubaran itu pukul 06.00 pagi. Begitu pengu

Komunalnews.com Kerajaan Majapahit atau sering disebut juga dengan nama Wimatikta merupakan kerajaan besar di Nusantara Sejak pemerintahan Sri Kertajasa Jayawarddhana tahun 1293, kerajaan Majapahit mengalami pasang surut. Ini merupakan sesuatu yang wajar karena selama kurun waktu 2 abad tentu saja suatu kerajaan akan mengalami perubahan-perubahan, baik disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Namun, suatu kenyataan bahwa kerjaan Majapahit merupakan kerajaan pada masa Hindu Budha yang paling lama bertahan dan paling luas wilayahnya. Majapahit mengalami zaman keemasannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan pembantu setianya Patih Hamangkubhumi Gajah Mada. Daerah taklukannya sangat luas, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Iran. Meski kerajaan besar, pada akhirnya kerjaan Majapahit runtuh setelah lebih dari dua abad berkuasa. Berikut ini informasi mengenai penyebab runtuhnya majapahit, lengkap dengan penjelasannya telah dirangkum: Penyeb

Komunalnews.com Ia mengemukakan, aspirasi itu muncul dari petani dalam sesi tanya jawab dengan Airlangga, saat itu mereka menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. "Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangannya. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga mengemukakan, harus menerina aspirasi dari para petani tersebut. "Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” kata Airlangga. Sekretaris Jenderal Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 Timothy Ivan Triyono menanggapi positif pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkai

Komunalnews.com Mengetahui potensi besar peran industri tepung terigu di Indonesia, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman berharap industri tepung terigu berkontribusi terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar UMKM, yang bergerak di sektor makanan, tengah menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19. “Keberadaan industri tepung ini telah memberikan pemasukan negara yang besar. Kami mendorong industri tepung juga ikut memberdayakan UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, marketing, dan juga mungkin bantuan modal,” tutur Maman usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT Indofood-Divisi Bogasari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menilai peran industri dalam memberdayakan UMKM akan turut membuka lapangan kerja di tingkat daerah. Bergerak di bidang yang sama, industri dapat bahu-membahu mengedukasi UMKM untuk fokus mengolah potensi daerah, terutama di bidang kuliner.B Di s

 Komunalnews.com Kerajaan Majapahit lahir saat Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama. Raden Wijaya kemudian bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dalam catatan sejarah, mulanya kerajaan Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Namun, pada era Jayanegara (1309-1328), ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardhana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Dari 12 raja yang berkuasa hingga akhirnya Majapahit runtuh, ada beberapa raja yang dikenal berkuasa paling lama. Siapa saja itu? Berikut ini rangkumannya dikutip dari buku Sejarah raja-raja Majapahit karya Sri Wintala Achmad. 5 Raja Majapahit yang Paling Lama Berkuasa: 1. Hayam Wuruk (1350-1389) Raja Majapahit yang paling lama memerintah adalah Hayam Wuruk, yakni 39 tahun. Karena lamanya memerintah tersebut, Hayam Wuruk yang mendapat dukungan Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada berhasil membawa Majapahit pada puncak kejayaannya. 2. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya (1486-151

 Komunalnews.com Sejumlah kampung di Muara Angke kesulitan air bersih. Fasilitas air bersih tak pernah diberikan pemerintah sehingga warga harus membeli air pikul setiap harinya Sejumlah warga beraktivitas di kawasan Blok Eceng RW 22, Muara Angke, Jakarta Utara. Menurut keterangan warga sekitar, pemukiman tersebut kesulitan pasokan air bersih. Hal tersebut terjadi sejak kampung itu dibangun pada tahun 1980.  

 Komunalnews.com Jangan mau kendaraan langsung diambil debt collector, tantangin dulu suruh perlihatkan empat hal ini. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan aksi debt collector nekat menarik paksa korbannya dari sebuah mall. Padahal, diketahui korbannya tersebut merupakan anggota polisi. Aksi nekat debt collector tersebut dilatarbelakangi sengketa satu unit Honda Mobilio yang sudah berpindah tangan setelah 6 kali bayar lalu tidak dilanjutkan lagi. Sekadar info, eksekusi penyitaan barang kredit atau jaminan fidusia dari debitur dipastikan bisa dilakukan, tanpa perlu melewati proses pengadilan terlebih dahulu. Kebijakan tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang merupakan hasil dari putusan MK yang sebelumnya sempat menimbulkan multi tafsir. Namun sayangnya, masih sering ditemui debt collector melakukan penarikan secara paksa kendaraan yang mengalami masalah kredit di tempat umum. Padahal eksekusi penarikan kendaraan dengan kredit bermas

 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara ihwal Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Presiden RI Kedua Soeharto. Menurut Mahfud, Keppres itu bukan buku sejarah, sehingga harus mencantumkan nama pihak-pihak yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Namun, ia memastikan nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut. "Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu akan sebutkan nama orang yang banyak," kata Mahfud dalam keterangan video. Mahfud menjelaskan, dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman. M

 Komunalnews.com Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Terpadu perlu dilaksanakan secara menyeluruh, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal itu akan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional dan menjamin ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air nasional. Termasuk kebutuhan air masyarakat yang digunakan untuk sehari-hari maupun untuk mendukung mata pencaharian terutama mendukung program Food Estate atau lumbung pangan Nasional. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan SDA Nasional memimpin Sidang Pleno pertama di tahun ini, pada Selasa (1/3/2022). Pelaksanaan Sidang Pleno sebelumnya telah dilakukan pada 9 Juni 2021 silam. Dalam Sidang Pleno Dewan SDA Nasional Tahun 2022 tersebut, dihasilkan  beberapa ketetapan yakni mengenai Pengesahan 4 Rekomendasi Dewan SDA Nasional terhadap isu strategis yang terdiri dari (1) Penanganan masalah pesisir/pantai, khususnya pantai utara pulau Jawa, (2) Strategi Pengelolaan SDA dalam mend

 Komunalnews.com Dalam tulisan mendiang Buya Hamka yang berjudul "Perbendaharaan Lama" yang diterbitkan Pustaka Panjimas tahun 1982, bahwa salah satu pemicu kerusuhan itu adalah akibat adanya pelarangan pembacaan shalawat, tahrim, dan adzan dengan suara keras. Berikut tulisannya : "... Tetapi menurut catatan dari Pangeran Ahmad Jayadiningrat, bekas regen Serang dan salah satu pegawai tinggi pemerintah Belanda yang amat terkenal, sebab pemberontakan ialah karena di belakang rumah resident Goebels di Jombang Tengah ada sebuah langgar. Langgar itu bermenara. Seketika waktu Maghrib orang selalu membaca shalawat atau tahrim atau azan dengan suara keras, sehingga selalu mengganggu beliau (Goebles--Red) yang nyenyak tidur. Maka oleh karena kesenangan beliau terganggu beliau perintahkan kepada Patih, supaya dibuat surat edaran, melarang shalawat, tahrim, dan azan itu tidak dilakukan keras-keras, karena "Tuhan tidak pekak!" Dan menurut penyelidikan Tuan Patih, menara la