Langsung ke konten utama

FADEL MUHAMMAD DIUSUNG MENGGANTIKAN SETYA NOVANTO SEBAGAI KETUA DPR R.I

Komunalnews,21 juli 2014 Jakarta,Ditetapkannya Setya Novanto Ketua DPR R.I dan Ketua Umum Partai Golkar    KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan e-KTP.

Dalam keterangan kepada pers Senin (17/7/2017) sore, Ketua KPK Agus Rahardjo mengkonfirmasi bahwa Setya Novanto sebagai tersangka.

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Dalam kasus proyek e-KTP, KPK menduga Novanto telah menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai proyek Rp5,9 triliun.

Novanto dijerat melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP .Forum Konstituen Partai Golkar dan Barisan Mahasiswa dan Pelajar Golkar (Bamper Golkar) mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
"Ini sebagai wujud menghormati marwah DPR," ujar Harry Mulya Ketua Umum Bamper Golkar dalam keterangannya kepada Komunalnews.com, Jumat (21/7/2017).
Menurut Agus Imam Fajri Koordinator Forum Konstituen Partai Golkar (FokPG), DPR selayaknya dipimpin oleh orang yang tidak kontroversial dan bermasalah hukum.
Apalagi imbuhnya, telah banyak catatan kontroversial Setya Novanto, mulai dugaan pelanggaran etik hingga menjadi tersangka korupsi.
"Selain itu, langkah mundur ini juga untuk menekan tingginya konflik kepentingan pengusutan kasus E-KTP dengan DPR," jelasnya.
Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kini tinggal KPK membuktikan bahwa Ketua Umum Golkar iru bersalah seperti yang selama ini sudah dilakukan terhadap tersangka yang lain.Dalam pertemuan Yang di hadiri oleh 100 Peserta itu.diJakarta Barat.FokPG dan Bamper Golkar Hari ini Mengirimkan Surat Permohonan Kepada Presiden Joko widodo Sebagai Kepala Negara menetapkan Fadel Muhammad Sebagai Ketua DPR R.I.Fadel Muhammad memang sudah selayaknya,karena beliau sudah sangat berpengalaman di DPR R.I dan selama ini sangat sangat harmonis dan mampu menjaga hubungan dengan Pemerintahan Jokowi,ujar harry.Fadel Muhammad juga mampu dan sangat  dikenal dan harmonis dengan seluruh Fraksi Fraksi dalam menjaga hubungan dan kerja sama di DPR."Fadel muhahammad adalah orang yang seharusnya berhak mendapatkan Posisi Ketua DPR R.I karena saat itu sesuai dengan fit and properties di DPP partai Golkar dan Pemilihan untuk menjadi Ketua DPR R.I dari Partai Golkar Fadel Muhammad unggul,dan beliaulah yang seharusnya di utus oleh Partai Golkar",ujar Agus imam fajri dari fokPG(MAF)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...