Langsung ke konten utama

Posko Kemenangan Rakyat mendukung Penuh Langkah langkah Menteri Perindustrian Ir.AIRLANGGA Hartarto dalam mengambil kebijakan yang tujuannya memajukan Bangsa Ini dan kesejahteraan Rakyat.




Komunalnews.com.11 juni 2017.Dalam hal ini juga langkah yang dilakukan Menperin  Yang  meminta Kepada Presiden Jokowi melakukan revisi PP 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut karena mengganggu industri korporasi pulp paper dan perkebunan kelapa sawit, Alasan Menperin sangat tepat dan kuat  bahwa dampak penerapan PP 57 dan turunannya bagi perekonomian negara: pendapatan negara berupa pajak, PNBP, dan devisa (pulp and paper dan sawit) Rp 122 Triliun, pendapatan karyawan dan masyarakat (pulp and paper dan sawit) Rp 45,7 Triliun serta investasi termasuk UMKM (pulp and paper dan sawit) Rp 554 Triliun.

"Menperin menggambarkan bahwa industri kelapa sawit hulu-hilir menyerap 5,3 juta tenaga kerja dan industri pulp and paper menyerap 1,49 juta tenaga kerja" ,Dan ini dilakukan oleh Menperin sebagai tugas beliau yang di berikan oleh Presiden sebagai Penanggung Jawab dibidang perindustrian dan memajukan Perindustrian Indonesia dalam rangka membangun Kesejahteraan Rakyat ujar Alexandra Ketua Umum Posko Kemenangan Rakyat (POKER).Karena itu sangatlah ngawur dan tidak jelas pernyataan Organisasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Presiden Joko Widodo memecat Airlangga Hartarto dari posisi Menteri Perindustrian Karena dianggap membangkang dan tidak mendukung komitmen Pemerintah melindungi gambut yang telah dirusak.
pernyataan Jikalahari yang dibacakan oleh woro supartinah sangatlah tidak mendasar dan menjadi sebuah Provokasi bagi Pemerintahan Presiden Jokowi yang sedang membangun Indonesia dengan Kesejahteraan dan Kejayaannya ujar Alexandra yang juga aktivis Mahasiswa.ditambahkan oleh Alexandra,Jikalahari tidaklah Paham dan tidak mau memahami Maksud Menperin Airlangga Hartarto.Dalam Hal ini juga pastilah Menperin akan juga menjaga lahan gambut dan lingkungannya karena menjaga lingkungan adalh tugas kita semua.Untuk itu sebaiknya jangan melihat  Maksud dan tujuan Menperin dengan setengah setengah,harus di liat keseluruhan Maksud Menperin itu dikatakan oleh Alexandra.ditambahkan oleh Alexandra Ketua Umum Posko Kemenangan Rakyat ini(Poker),Posko Kemenangan Rakyat menantang Jikalahari dan siap beradu argumentasi dan data terhadap pihak Jikalahari.(Surung Bako)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah Legiun Mangkunegaran, Pasukan Elite Militer Pertama Indonesia Warisan Napoleon Bona

 Komunalnews.com Jauh sebelum merdeka, wilayah Nusantara sudah mengenal pasukan militer untuk keperluan tempur melawan penjajahan. Namun, pasukan-pasukan itu umumnya amatir, yaitu tidak mendapatkan pelatihan militer sebagaimana mestinya. Pasukan-pasukan itu umumnya rakyat jelata dengan berbagai macam profesinya. Mereka dipanggil untuk dijadikan pasukan oleh seorang raja atau penguasa. Meski demikian, kerajaan-kerajaan di masa lalu ada yang memiliki pasukan elite yang dibina layaknya TNI pada saat ini. Salah satu pasukan elite itu adalah Legiun Mangkunegaran. Sejarah Legiun Mangkunegaran Legiun Mangkunegaran aktif berkiprah selama periode tahun 1808-1942 Masehi. Ini merupakan pasukan elite milik Praja Mangkunegaran di Surakarta. Legiun Mangkunegaran dibentuk oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara II pada tahun 1808. Meski demikian, embrio pasukan militer ini sudah ada sejak masa perjuangan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mengkunegara I. Setelah menja...
Posting Komentar
Baca selengkapnya