Langsung ke konten utama

POLITIK: SEJARAH SINGKAT SOSIAL DEMOKRASI DALAM KONSTELASI POLITIK

Sejarah singkat sosial demokrasi dalam 

konstelasi politik Marxisme


Sosial demokrasi Muncul pertamakali dikalangan kaum sosialis jerman dibawah pimpinan Eduard Berstein,setelah berdirinya Gerakan Buruh Internasional II di paris pada Juli 1889.International II lahir dua dasawarsa setelah Internasional I yang didirikan pada 1864 dengan mengikuti gagasan marx,hancur berantakan oleh Revolusi 1871 yang menelan korban lebih dari20 ribu jiwa.Menjelang akhir abad ke 19 terperkembangan baru dalam industri di eropa,yang tak sesuai dengan ramalan marx tentang tahapan tahapan menuju revolusi ploletar.Industri bertumbuh pesat,kaum pekerja pabrik bertambah banyak dan ploterasisai memang meluas,tetapi kaum buruh tidak menjadi semakin miskin dan sengsara,tidak mengalami verelendung sebagaimana diramalkan marx.demikian buruh tidak menjadi lebih radikal karena di temukan metode baru untuk memperbaiki nasib mereka melalui mogok dan hak pilih.Berstein tampil dan mengusulkan agar kaum sosialis jerman melepaskan diri dari ajarab marx dan mendirikan Partai Politik sendiri.Sifat internasional gerakan buruh di tolak,karena menurut bernstein dan pengikutnya,buruh tetap mempunyai tanah air.Ajaran marx perlu direvisi secara besar besaran sehingga gerakan ini dinamakan revisionisme dikalangan marxis.Pemisahan kaum sosialis jerman dari marxisme ortodok di tandai oleh terbitnya buku berstein berjudul syarat syarat sosialisme dan tugas tugas sosial demokrat pada 1889.Seperti biasa,munculnya kritik kepada Marx menimbulkan anti kritik yang sama gencarnya mempertahankan marxisme.Alhasil,pergolakan dalam kalangan marxis jerman melahirkan tiga sayap pergerakan,yaitu sayap kanan di bawah pimpinan berstein yang menganjurkan sosial demokrasi,sayap tengah dengan dua tokoh utama,augus babel dan karl kautsky,yang menolak mogok sebagai metode kaum perjuangan kaum pekerjadan sayap radikal dibawah rosa luxembur.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Profil Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Bekasi Pengganti Rahmat Efendi?

Komunalnews.com Nama Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mendadak mencuat pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/1/2021). Kini nama Tri Adhianto membuat heboh dunia maya. Di media sosial mendadak viral Tri Adhianto diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi. Tri Adhianto Tjahyono merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Pria yang lebih akrab disapa Mas Tri merupakan putra ketiga dari G Soeprapto dan Endang Sri Guntur Hudiani. Tri Adhianto menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi setelah keduanya memenangkan pilkada yang diselenggarakan pada 27 juni 2018. Sebelum menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bukanlah politikus, tapi banyak menghabiskan karier di birokrasi. Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Tri Adhianto pernah menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan periode 2004 hingga 2018. Tri Adhianto juga ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya