Langsung ke konten utama

Harga BBM bersubsidi menjadi tantangan yang berat untuk APBN mengingat kenaikan harga minyak mentah dunia

komunalnews.com

jumat, 18 Agustus 2022 | 18:43 WIB
Menko Airlangga: Harga BBM Merupakan Tantangan yang Berat untuk APBN
Menko Perekonomian, Arilangga Hartarto. (Foto: Istimewa)

Deli.Suara.com – Pemerintah berjanji untuk tetap menjaga harga sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, meski saat ini harga minyak mentah dunia masih cukup tinggi.

Hal ini bertujuan untuk menjaga tren inflasi dalam negeri agar tetap stabil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan subsidi BBM melalui APBN pada sisa tahun fiskal 2022 akan menjadi tantangan tersendiri, meski pemerintah beritikad untuk menjaga harga BBM untuk tidak mengalami kenaikan.

“Beberapa hal yang perlu kita jaga dan tentunya diantisipasi dalam pengendalian (inflasi) ini antara lain tentunya terkait dengan peran yang dilakukan pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM untuk menjadi tantangan,” terang Menko Airlangga, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana secara hybrid, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga:Desain Tol di Selokan Mataram Berbentuk Jembatan, Pihak Proyek Butuh Tanah Tambahan 18,8 Ha

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengkritik jumlah anggaran subsidi energi yang terus membengkak di tengah kenaikan harga energi dunia.

Pada tahun ini saja anggaran subsidi serta kompensasinya mencapai Rp502 triliun.

Bambang Soesatyo mengatakan lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel.

Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar dan LPG sudah mencapai Rp502 triliun. 

“Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu,” ucap Bambang Soesatyo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya, kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian, guna menghadapi potensi krisis global.

“Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi hutang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infastruktur,” tandasnya.

komunalnews.com

T

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Airlangga Dorong Pemerintah Untuk Selesaikan Hambatan Soal Proyek Senilai Rp 360 triliun

Rabu, 01 Februari 2023 Komunalnews.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan pemerintah untuk terus berupaya menyelesaikan hambatan terkait perizinan untuk investasi, serta menegaskan komitmen pemerintah melaksanakan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menggapai Rp 360 triliun.   ”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp 360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” ucap Menko Airlangga dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, (30/1/2023).   Menko Airlangga juga memaparkan mengenai tabungan rumah tangga serta korporasi di perbankan selama masa pandemi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kesempatan investasi. Sejumlah dana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jusuf Kalla : Kebijakan Subsidi BBM Harus Dikurangi di Masa Mendatang

Komunalnews.com Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang. "Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus. Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. "Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya. JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Golkar Akan Bangun Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Komunalnews.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan partainya saat ini fokus terhadap upaya membangun koalisi besar dari koalisi-koalisi partai yang saat ini sudah terbentuk untuk Pilpres 2024. "Kami bicara koalisi besar. Jadi, ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ada Koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), ada yang lain," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Airlangga hadir di Istana Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo guna membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Airlangga mengibaratkan koalisi partai layaknya sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan diri pada bursa saham. "Seperti perusahaan masuk IPO (penawaran umum perdana), persyaratannya banyak, ada pajaknya harus clearence, harus punya dana, kan gitu; baru bisa listing, baru masuk bursa," selorohnya. Sementara itu, Rabu siang, Airlangga Hartarto dijadwalkan ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya